Sedang Terseret Dugaan Kasus Mark Up Impor Rp8,5 Triliun, Rencana Impor Beras Bapanas-Bulog Dipertanyakan: Utamakan Beras Dalam Negeri Hanya Retorika?

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog yang tetap akan melakukan impor beras hingga Desember 2024 mendatang menuai sorotan tajam.

Niat Bapanas dan Bulog yang mengklaim ingin mengutamakan produksi beras dalam negeri, dinilai hanya sebuah retorika.

Terlebih, saat ini keduanya sedang tersandung kasus mark up impor beras dengan potensi kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menanggapi klaim Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy yang ingin mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk stok pangan nasional, tetapi berencana impor beras pada Juni hingga Desember 2024 dengan total 2,1 juta ton.

“Main-main aja gitu retorika hanya untuk menyenangkan para petani. Padahal yang dikasih petani itu bukan madu tapi racun dengan beras impornya,” kata Uchok, Sabtu (20/7/2024).

Baca Juga

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Uchok pun heran lantaran Bapanas-Bulog tetap ingin melakukan impor beras  dari Juni hingga Desember 2024. Uchok meyakini ketersedian stok beras di dalam negeri cukup tanpa harus melakukan impor.

“Ini sebetulnya beras kita cukup. Beras kita cukup untuk kita sendiri, tapi impor beras ini itu kelihatannya mencari apa itu mark up,” sindir Uchok.

Uchok menyarankan agar Bapanas-Bulog berhenti melakukan impor beras lantaran dapat merugikan petani Indonesia. Selain merugikan petani, kata Uchok, impor juga akan merugikan negara dengan adanya permainan mark up.

“Seharusnya impor distop, karena impor ini bukan hanya akan merugikan negara dengan adanya dugaan mark up tapi juga sangat merugikan petani,” papar Uchok.

Uchok berharap, agar Bapanas-Bulog dapat fokus melayani dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia melalui penyerapan hasil pangan di dalam negeri.

Sebagai pengamat, Uchok menegaskan hal tersebut sudah menjadi tugas dan kewajiban Bulog sebagai lembaga negara.

“Harusnya Bapanas- Bulog dapat melayani dan meningkatkan  kesejahteraan para petani kita sendiri,” tandas Uchok.

Sebelumnya, Diketahui Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras.