Soroti Skandal Demurrage Bulog, P3S Minta Kredibilitas dan Akuntabilitas Impor Beras Dilakukan Transparan: Jangan Aji Mumpung

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mempertanyakan akuntabilitas dan kredibilitas BUMN Perum Bulog yang terkena skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. 

Hal tersebut disampaikan Jerry menanggapi Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras, tetapi belakangan terlilit skandal demurrage Rp294,5 miliar. 

“Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kasus-kasus yang sekarang sedang dihadapi Bulog, seperti kasus demurrage harus di-clear-kan dulu, selesaikan dulu semua secara transparan," kata Jerry dalam keterangannya, Rabu,(24/7/2024).

"Kan sudah mau ganti kekuasaan. Jangan aji mumpung lah, mentang-mentang mau akhir masa jabatan,” imbuhnya

Jerry mengamati, Perum Bulog selama justru tidak transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.

Sebab, kata Jerry, Perum Bulog tidak pernah menjelaskan detail soal cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.

Baca Juga

Prabowo Bongkar Kisah Lawan Impor Beras: Saya Kaget Ada yang Bilang Lebih Baik Beli dari Vietnam

“Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan. Itu hasil panen berapa yang tersalurkan, berapa yang dijadikan cadangan kita kan tidak tahu. Samar-samar,” sindir Jerry.

Oleh karena itu, Jerry meminta adanya pengawasan extra atas suplai beras Perum Bulog.

Jerry juga menegaskan terkait pentingnya intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi ke depan.

“Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog," pungkas Jerry.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor.

Bayu Krisnamurthi dalam keterangannya yang dirilis Perum Bulog menyatakan bahwa demurrage, dalam kondisi tertentu adalah risiko yang memang mungkin saja tak bisa dihindari.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dsb. Dalam mitigasi risiko importasi, Demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor."

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor,” ucapny Bayu.

Sekadar informasi, Bulog juga dilaporkan ke KPK oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR).

SDR melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta. (rpi)