Anggota Komisi VII DPR Harap Pemerintahan Prabowo-Gibran Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang: Ada Anomali Kemiskinan di Dekat SDA

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran kelak berani mengevaluasi program hilirisasi tambang yang ada selama ini.

Menurutnya, Mulyanto menyebut program hilirisasi yang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo saat ini masih jauh dari kata berhasil.

Hal itu dilihat karena keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area penambangan.

“Bahkan beberapa kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/7/2024).

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, tetapi kadang-kadang yang terjadi tidak demikian

“Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya SDA atau daerah yang digencarkan program hilirisasi, yang sering disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ (deutch desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli,” pungkasnya.

Baca Juga

Presiden Prabowo Terbang ke Jepang, Perkuat Kerja Sama Strategis dari Teknologi hingga Lingkungan

Namun demikian, kata Mulyanto, hal tersebut disebabkan karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang.

“Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” terang Mulyanto.

Mulyanto melihat, masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar, karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut.

Karena itu, terkait program hilirisasi Mulyanto minta agar Presiden periode berikut mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Ia mendesak Pemerintah agar melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dan lainnya,” jelasnya.