200 Juta Orang Indonesia Aktif Pakai Internet, Apa Saja Strategi Pemerintah untuk Memajukan Potensi Ekonomi Digital?

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah nyata untuk memaksimalkan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasalnya, Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital yang besar mengingat jumlah pengguna internet aktif di RI yang kini sudah tembus 200 juta orang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai sadar bahwa Indonesia juga perlu untuk menelisik sejumlah keberhasilan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Jepang, bahkan Jerman.

Sebab, pemanfaatan infrastruktur teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI), IoT, Blockchain, hingga Semikonduktor sudah dijadikan alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.

Hal itu disinggung oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin dalam acara Casual Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, Sabtu (3/8/2024).

“Kita memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk mengikuti jejak negara maju tersebut dan menjadi kekuatan ekonomi digital di kawasan regional. Jumlah penduduk kita 270 juta jiwa menjadikan pasar konsumen terbesar keempat di dunia. Pengguna internet kita lebih dari 200 juta orang yang aktif, pertumbuhan e-commerce, adopsi smartphone, bonus demografi, dan daya saing digital antar provinsi yang juga terus meningkat ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur di masing-masing daerah,” katanya.

Baca Juga

Tunjukkan Toleransi, Keluarga Muslim Rela Datang dari Purwokerto Saksikan Ibadah Imlek di Pecinan Glodok

Kata Deputi Rudy, untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan digital diperlukan upaya yang berkelanjutan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Pada tahun 2023, Pemerintah telah meluncurkan dokumen strategis seperti Visi Indonesia Digital 2045 dan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi digital dan menjadi rujukan untuk posisi Indonesia di fora internasional.

Ini juga sejalan dengan upaya Indonesia yang menginisiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk menjadi ekosistem perdagangan digital global.

Pengembangan ekonomi digital akan dilakukan dalam 3 tahap yaitu fase prepare dengan memperbaiki pondasi digital, fase transforms untuk mempercepat transformasi masyarakat dan bisnis, dan fase lead untuk menetapkan standar teknologi inovasi di masa depan.

Beberapa target telah ditetapkan, seperti meningkatkan daya saing digital Indonesia menjadi peringkat ke-20 pada tahun 2045 dan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai minimal 20% pada tahun 2045.

6 Pilar Utama Ekonomi Digital Indonesia

Untuk mencapai target tersebut, intervensi perlu dilakukan pada 6 pilar utama ekonomi digital. Pertama, mendorong infrastruktur digital dengan memperluas penetrasi internet, meningkatkan mutu infrastruktur digital, dan mengembangkan computing edge.

Pemerintah telah membangun infrastruktur seperti Jaringan Fiber Optic Palapa Ring, tambahan BTS, dan pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria.

Pada bidang SDM, intervensi ditujukan pada pendidikan formal, pemberdayaan tenaga kerja, dan pembelajaran seumur hidup agar setiap individu memiliki keterampilan yang bersaing di era digital. Ini dilakukan melalui program seperti Prakerja, Vokasi, Digital Talent Scholarship, dan kolaborasi dengan perusahaan seperti Google, Apple, Microsoft, dan Amazon.

Riset, Inovasi, dan Pengembangan (R&D) harus meningkatkan komitmen dalam penelitian dan pengembangan, serta mendorong budaya inovasi. Pemerintah memberikan dukungan berupa Super Tax Deduction hingga 300% untuk kegiatan R&D. Ekosistem bisnis yang produktif, maju, dan bernilai tambah tinggi juga diwujudkan melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Kerjasama dengan otoritas terkait untuk membuka inklusi finansial dengan target inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024. Dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan yang sehat, adil, berorientasi pada perlindungan konsumen, dan keamanan nasional juga diperlukan. Deputi Rudy menambahkan bahwa diversifikasi sektor prioritas, kolaborasi, dan inovasi penting untuk mencapai target tersebut.

“Hari ini kami juga mengukuhkan kerja sama strategis dengan Google Indonesia sebagai bentuk komitmen nyata dalam kolaborasi. Kerja sama ini melalui penyediaan 500 beasiswa Google Career Certificates AI Essentials. Selain itu, kami juga akan menyelenggarakan AI Policy and Skilling Lab serta AI Bootcamp. Kami berharap, aksi nyata ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda,” pungkas Deputi Rudy. (rpi)