10 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Klaim Angka Kemiskinan dan Pengangguran Menurun: Rp60,3 Triliun Angaran Prakerja Telah Dimanfaatkan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi menyebut pemerintahannya berhasil menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran selama 10 tahun kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan dalam agenda Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR 2024.

Jokowi mengklaim, pemerintahannya berhasil mengendalikan inflasi di kisaran 2-3 persen di saat banyak negara mengalami kenaikan. Dia mengklaim, angka kemiskinan juga berhasil diturunkan pada 2024.

“Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024,” ujar Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Dia menyebut pemerintahannya juga berhasil menurunkan angka stunting dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.

Selain itu, Jokowi mengklaim tingkat pengangguran pada 2024 juga berhasil ditekan.

Baca Juga

Jokowi Terima Gelar Baginda Pemuka Bangsa dari 5 Kerajaan Adat Lampung

“Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024,” beber Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga memaparkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai layanan sosial rakyat.

Dia menyebut Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama 10 tahun ini sudah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia,” jelas Jokowi.

Kemudian, Rp225 triliun untuk anggaran Program Keluarga Harapan. Kata Jokowi, jumlah tersebut berhasil meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

“Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia,” pungkas Jokowi. (saa/rpi)