Anggaran BNPB Diusulkan Rp1,887 Triliun, Tapi DPR Minta Tambah untuk Antisipasi Megathrust: Gempa Besar Jogja jadi Contoh

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna menghadapi potensi gempa Megathrust.

Menurutnya, dengan ancaman yang serius seperti Megathrust, anggaran BNPB yang saat ini hanya sekitar Rp1 triliun dinilai sangat minim dan perlu segera ditingkatkan.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati, dalam acara Lensa Parlemen yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

"Kami cukup menyesalkan karena anggaran untuk BNPB ini hanya sekitar Rp1 triliun. Anggaran yang sangat rendah ketika kita bicara Megathrust," ungkap Esti.

Diketahui pada Juni lalu, BNPB mengusulkan anggaran senilai Rp1,887 triliun dalam pagu anggaran tahun 2025 saat raker anggaran dengan Komisi VIII.

Esti juga menekankan, anggaran tambahan penting untuk program edukasi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan gempa besar ini.

Baca Juga

Wacana ‘War Tiket’ Haji Menuai Kritik, Atalia: Kemunduran bagi Reformasi Tata Kelola Haji

Menurutnya, masyarakat perlu dilatih dan diberi pemahaman sejak dini agar siap menghadapi situasi darurat.

"Kalau ini terjadi, masyarakat harus dilatih apa? Itu juga perlu anggaran yang kemudian memang harus kita siapkan. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai sekarang siapkan misalnya surat-surat berharga yang dimiliki masyarakat, harus ditempatkan di mana," jelasnya.

Esti berharap dengan adanya peningkatan anggaran, BNPB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat bekerja sama lebih baik dalam mengedukasi masyarakat, bahkan hingga ke pelosok daerah.

Dengan demikian, ketika bencana alam terjadi, masyarakat sudah lebih siap dan tidak panik, sehingga penanganan bencana bisa berjalan lebih lancar.

Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati juga mengimbau pemerintah daerah untuk menyiapkan tata ruang yang aman dan dapat menampung masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi jika terjadi gempa Megathrust di Indonesia.

"Bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang mengakibatkan tsunami. Pemerintah daerah itu sudah diajak bersama-sama menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sistemnya, adakah jalur evakuasi, adakah tempat selter evakuasi," kata Dwikorita.

Ia juga menekankan bahwa daerah rawan seperti dekat pantai perlu diperhatikan secara khusus, dan pembangunan di sana harus sesuai dengan standar keamanan yang tinggi.

"Pemda-pemda diharapkan juga menyiapkan tata ruang di sana. Di pantai itu dibatasi, jangan dirikan bangunan. Kalau sampai dibangun hotel, hotelnya harus siap menghadapi (Megathrust), diwajibkan bangunannya mampu tahan 8,5 magnitudo," tegasnya.

Sebagai contoh, Dwikorita menyebut Pemda DIY yang telah mempersiapkan tata ruang aman untuk menghadapi potensi Megathrust, salah satunya melalui pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.

"Yogyakarta International Airport itu sudah disiapkan untuk menghadapi Megathrust. Jadi dibangun Insya Allah desainnya dirancang tahan gempa magnitudo 8,5. Megathrust dan elevasinya lebih tinggi dari elevasi tsunami. Jadi kalau sedang berada di bandara YIA, kalau ada gempa, ada tsunami, jangan keluar gedung. Tempat paling aman di situ, lari ke lantai mezzanine dan lantai 2 dan ada Crisis Center untuk masyarakat mampu menampung 2.000 orang, bandaranya itu menampung 10.000 orang," ujar Dwikorita.

Penambahan anggaran untuk BNPB dan kesiapan infrastruktur yang lebih baik menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat siap menghadapi bencana, meminimalkan dampak, dan menghindari kepanikan saat bencana terjadi. (ant/rpi)