Aset Keuangan Syariah Tembus Rp2.756 Triliun di Pertengahan 2024, OJK: Zakat, Infak, dan Sedekah Capai Rp30,8 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total aset industri keuangan syariah sudah mencapai Rp2.756 triliun pada Juni 2024.

Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, OJK optimis bahwa tren positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan performa positif industri keuangan syariah hingga Juni 2024.

Hal itu disampaikan saat webinar nasional ISEI bertema 'Urgensi Produk Halal untuk Ekonomi Indonesia Berkelanjutan' di Jakarta, Senin (26/8) kemarin.

"Total aset industri keuangan syariah mencapai Rp2.756 triliun per Juni 2024, dan Indonesia tercatat memiliki kumpulan dana sosial yang besar yaitu wakaf yang mencapai Rp2,23 triliun dan zakat infak sedekah serta dana sosial lainnya mencapai Rp30,8 triliun," kata Friderica.

Kiki juga menambahkan bahwa penyaluran pembiayaan syariah telah mencapai Rp14.682 triliun, dengan pangsa pembiayaan syariah mencapai 47,31%. Hal ini menjadi indikator kuat akan kinerja industri keuangan syariah yang semakin meningkat.

Baca Juga

Transparansi dalam Penegakan Hukum Pasar Modal: Data Sanksi Kasus Una Via hingga 31 Oktober 2026

Kontribusi sektor usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juni 2024 tercatat sebesar 45,66%.

OJK juga telah membentuk berbagai tim khusus untuk mendorong perkembangan keuangan syariah di daerah. Hingga Juni 2024, telah dibentuk 531 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan 32 Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) di level provinsi.

"Ini bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan juga stakeholder lain di daerah yang juga memiliki satu tujuan untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan perkembangan ekonomi dan keuangan daerah," jelas Kiki.

Namun, menurut Kiki, literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih menjadi tantangan. Berdasarkan survei indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dari OJK dan BPS, literasi keuangan syariah tercatat berada di level 39,11%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

Angka-angka ini masih jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional yang berada di angka 65,43% dan inklusi keuangan nasional yang mencapai 75,02%.

"Kalau kita melihat, sebenarnya angka literasi ini sudah jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berhenti di angka 9%, jadi ini suatu yang sangat baik. Masyarakat sudah mulai paham produk dan jasa keuangan syariah, tapi penggunaannya secara inklusi masih di angka 12%. Nah, ini juga PR kita semua," tutupnya.

Pertumbuhan aset industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Namun, tantangan dalam literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi perhatian utama yang perlu ditangani bersama.

Dengan kerja sama dari berbagai pihak, keuangan syariah di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (rpi)