Hasil Kesepakatan Sri Mulyani dan DPR: Anggaran Belanja K/L Dinaikkan Jadi Rp1.094 T pada 2025 untuk Program Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengalami kenaikan cukup signifikan.

Awalnya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp976,79 triliun, namun setelah adanya kesepakatan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR, angka ini melonjak menjadi Rp1.094,66 triliun.

Peningkatan ini terutama dipicu oleh empat program prioritas atau "Quick Win" yang diusung oleh oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR yang berlangsung pada Rabu (4/9/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini terjadi untuk mendukung program Quick Win pemerintahan baru.

"Belanja negara mengalami kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, naik sebesar Rp117,87 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Salah satu program utama yang diusulkan oleh Prabowo adalah pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Selain itu, ada juga program pemeriksaan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp3,2 triliun, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Kedua program program akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Program lainnya adalah renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun.

Proyek ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Tak ketinggalan, program lumbung pangan juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15 triliun. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

"Dari total anggaran Rp15 triliun, Rp7,5 triliun akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR dan Rp7,5 triliun lainnya untuk Kementerian Pertanian," tambah Sri Mulyani.

Di sisi lain, belanja non-K/L justru mengalami penurunan dari Rp1.716 triliun menjadi Rp1.606 triliun. Komponen belanja non-K/L ini mencakup subsidi energi, yang turun dari Rp204,5 triliun menjadi Rp203,4 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penurunan subsidi BBM ini disebabkan oleh perkiraan nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 yang lebih stabil, dari Rp16.100 menjadi Rp16 ribu per dolar AS.

"Total subsidi energi yang disepakati dalam panja A adalah Rp203,4 triliun, turun Rp1,1 triliun dari usulan awal dalam RAPBN 2025. Hal ini lebih karena kurs yang diprediksi turun dari Rp16.100 menjadi Rp16 ribu," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, kompensasi untuk BBM dan listrik mengalami kenaikan dari Rp189,8 triliun menjadi Rp190,9 triliun. Sementara itu, cadangan belanja negara menurun dari Rp96,88 triliun menjadi Rp68,49 triliun.

Selain itu, anggaran cadangan pendidikan turun dari Rp107,8 triliun menjadi Rp41,01 triliun, dan cadangan transfer ke daerah (TKD) juga mengalami penurunan dari Rp82,6 triliun menjadi Rp68,22 triliun.

Kesepakatan antara Sri Mulyani dan DPR ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung program-program prioritas yang diusung oleh presiden terpilih.

Meskipun terjadi penurunan pada beberapa pos anggaran non-K/L, fokus pada peningkatan belanja K/L diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. (rpi)