KKP Minta Tambahan Anggaran untuk Ekonomi Biru, Menteri Trenggono Paparkan Program Ketahanan Pangan di 2025
- Biro Humas KKP
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program ketahanan pangan yang diusung kementeriannya di tahun 2025 mendatang.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Diketahui bahwa KKP mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,22 triliun untuk tahun 2025.
Rinciannya meliputi Belanja Operasional sebesar Rp2,91 triliun (47%) yang terdiri atas Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp1,92 triliun dan Belanja Operasional Perkantoran Rp991,54 miliar.
Sementara itu, alokasi Belanja Non Operasional diproyeksi sebesar Rp3,31 triliun (53%).
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, kata Menteri Trenggono, KKP mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp6,14 triliun yang akan digunakan untuk implementasi program Ekonomi Biru.
“Termasuk bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, penguatan pengawasan dan pencegahan IUU Fishing, serta pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Menteri Trenggono.
Selain itu, Menteri Trenggono menjelaskan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 yang diarahkan untuk mendukung Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)
Pangan Akuatik, khususnya memperkuat Swasembada Pangan melalui Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasar hasil perikanan.
“Usulan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik Tahun 2025 mengacu pada usulan daerah yang disampaikan melalui Aplikasi Krisna BAPPENAS adalah sebesar Rp 1,3 Triliun, terdiri atas Usulan Provinsi sebesar Rp785 miliar dan Kabupaten/Kota sebesar Rp524,9 miliar,” jelasnya.
Berdasarkan Teknokratik Multilateral Meeting, menu DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik TA 2025 meliputi: pembangunan/rehabilitasi Pelabuhan Perikanan/UPTD provinsi, Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan/UPTD Provinsi dan Kabupaten-Kota, rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan dan Konservasi di Provinsi, pengadaan sarpras garam rakyat di Provinsi; pengadaan sarpras pemberdayaan usaha nelayan skala kecil di kabupaten/kota, pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil di kabupaten/kota, dan rehabilitasi sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.
Load more