Buntut Pembelian Tanah Bodong Yang Rugikan PT Hutama Karya Sebesar Rp1,2 Triliun, Kejaksaan Geledah Tiga Tempat Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Menyusul kasus pembelian tanah bodong yang merugikan BUMN PT Hutama Karya hingga Rp1,2 triliun, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan di tiga tempat berbeda.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Syahron Hasibuan menjelaskan, Penggeledahan dan penyitaan dimaksud, dilakukan di tiga lokasi yaitu bertempat di  Gedung Cyber Lt.11 Kuningan Barat, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di salah satu rumah di Perumahan Bukit Cinere Indah  Kota Depok, serta rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Gebang Sari dalam Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur.

“Penyidik bidang Pidana Khusus Kejati DKI melakukan tindakan penggeledahan dan  penyitaan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembiayaan Proyek Pengembangan Tanah Technopark oleh PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2018 s/d 2020 senilai 1,2 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/9/2024).

Selain melakukan penggeledahan di tiga tempat berbeda, jelas Syahron Hasibuan, Penyidik juga melakuk penyitaan atas beberapa unit Laptop, PC (Personal Computer) untuk dilakukan analisis forensik.

”Turut disita beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” jelas Syahron Hasibuan.

Baca Juga

Mengenal Yuliana Sagala, Jaksa Cantik Eks Wakajati Bangka Belitung yang Tutup Usia

Lebih lanjut dijelaskan, penggeledahan dilakukan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT- 3521/M.1/Fd.1/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024.

Ganti Rugi

Sebelumnya, PT Hutama Karya terancam kehilangan dana triliunan rupiah dari transaksi pembelian tanah yang ternyata statusnya tidak clean and clear alias bodong. Kerugian Hutama Karya tersebut berasal dari yang sudah dibayar senilai Rp1,2 triliun kepada pihak ketiga, dan juga putusan pengadilan yang mewajibkan Hutama Karya membayar ganti rugi hingga Rp11,4 triliun.

Dalam skema transaksi yang bermula pada tahun 2018 tersebut, Hutama Karya terjebak dalam rencana kerja sama pengembangan tanah milik PT Cempaka Surya Kencana (CSK), PT Azbindo Nusantara (Azbindo) dan Azis Mochdar di Jalan Gatot Subroto, seluas 5 hektare. 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, skema transaksi berubah saat anak usaha perseroan PT HK Realtindo (HKR) mengakuisisi 55 persen saham milik Azbindo di CSK. HKR bahkan telah membayar uang komitmen awal senilai Rp200 miliar, sebagai syarat due dilligence atas objek saham.