Kebijakan Rokok Kemasan Polos Dinilai Tidak Rasional, DPR Kritik soal Dampak Besarnya hingga Singgung Bea Cukai

"Bea Cukai tidak dirancang untuk menangani masalah ini. Standardisasi kemasan polos mungkin bagus untuk dibahas, tetapi kurang efektif jika diterapkan tanpa dukungan yang memadai," ujar Misbakhun.

Rokok Ilegal Ancam Perekonomian

Selain itu, Misbakhun menekankan bahwa kampanye kesehatan yang selama ini dilakukan tidak cukup berhasil dalam membantu perokok untuk berhenti. Jika pemerintah tetap menggunakan pendekatan yang sama tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan hukum, ia khawatir hal ini hanya akan meningkatkan peredaran rokok ilegal dan merugikan negara lebih jauh.

Misbakhun pun menyerukan perlunya pendekatan yang lebih seimbang dalam kebijakan terkait tembakau. Dampak ekonomi dan tata kelola yang baik harus diperhitungkan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan industri maupun perekonomian.

"Selama puluhan tahun kita menggunakan pendekatan yang sama, tetapi kenapa kita masih berharap hasil yang berbeda? Akhirnya, yang terjadi adalah peningkatan rokok ilegal, dan hal ini diabaikan oleh pemerintah. Menurut saya, PP yang membatasi ini tidak baik untuk sektor industri dan ekonomi," pungkasnya.

Polemik mengenai kebijakan kemasan polos tanpa merek produk tembakau semakin memanas.

Baca Juga

Kasus ISPA Akibat Karhutla Tembus 401.586, Kemenkes Ungkap Rinciannya

Misbakhun menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian tembakau, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan petani serta pedagang tembakau.

Pendekatan yang seimbang menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan yang adil dan berkelanjutan. (ant/rpi)