Usai Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo, Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga 2025 Naik Jadi Rp1.160,09 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu ternyata menghasilkan sesuatu yang cukup penting.

Usai pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo, anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam Postur Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami peningkatan.

Pertemuan Menkeu bersama Thomas Djiwandono ke rumah Prabowo pada Senin lalu itu membahas berbagai perkembangan anggaran negara secara mendalam.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa Presiden terpilih telah meneliti secara rinci setiap poin anggaran bersama Menkeu dan Wamenkeu II, Thomas Djiwandono.

“Presiden terpilih meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono,” jelas Isa di Jakarta, dikutip Rabu (11/9/2024).

Kenaikan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L)

Baca Juga

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Isa menjelaskan bahwa anggaran belanja K/L mengalami kenaikan dari Rp1.094,66 triliun menjadi Rp1.160,09 triliun. Peningkatan ini terjadi usai pembahasan yang dilakukan dengan presiden terpilih.

Namun, di sisi lain, anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) tidak mengalami perubahan dari yang telah disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pekan lalu, yang tetap di angka Rp2.701,44 triliun.

Peningkatan belanja K/L ini berasal dari pengalihan sebagian anggaran dari pos non-K/L.

“Dengan sendirinya belanja non-K/L dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun,” tambah Isa.

Pengurangan pada Pos Non-K/L

Pos belanja non-K/L yang mengalami pengurangan adalah Program Pengelolaan Belanja Lainnya, yang turun dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun.

Pos ini ditujukan untuk berbagai kebijakan, termasuk kegiatan darurat, penanggulangan bencana, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik, serta antisipasi pelaksanaan program pemerintahan baru.

Sementara itu, pos belanja non-K/L lainnya tidak mengalami perubahan signifikan.

Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo

Sebelumnya, Sri Mulyani ditemani Thomas Djiwandono bertemu dengan Prabowo pada Senin kemarin.

Ketiganya juga membahas perkembangan detail APBN secara keseluruhan. Salah satu poin yang dilaporkan adalah outlook pelaksanaan APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024, saat presiden terpilih mulai memimpin.