DPR Setujui Anggaran KKP Sebesar Rp6,22 Triliun untuk 2025, Nelayan di Era Prabowo Dapat Prioritas Apa?

"Untuk usulan DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik tahun 2025, kami telah menerima usulan daerah melalui Aplikasi Krisna BAPPENAS dengan total anggaran sebesar Rp1,3 triliun, yang terdiri dari usulan provinsi sebesar Rp785 miliar dan kabupaten/kota sebesar Rp524,9 miliar," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR-RI, Sudin, menegaskan bahwa Komisi IV menyetujui anggaran KKP sebesar Rp6,22 triliun. Ia berharap anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan.

"Kami akan menyampaikan hasil penyempurnaan RKA 2025 ini kepada Badan Anggaran (Banggar) sebagai bahan penetapan," ujar Sudin.

Sebagai informasi, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."

Pelaksanaan RKP 2025 berpedoman pada delapan sasaran pembangunan dan lima agenda pembangunan.

Dalam sektor kelautan dan perikanan, pembangunan akan berfokus pada lima kebijakan berbasis Ekonomi Biru, termasuk penambahan kawasan konservasi laut dan pengembangan budidaya laut yang berkelanjutan.

Baca Juga

Target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih Dinilai Perlu Diikuti Pengelolaan Berkelanjutan

Dengan persetujuan anggaran ini, KKP diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai program prioritasnya untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Program-program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang terlibat dalam sektor perikanan, serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. (rpi)