Luhut Ungkit Lagi soal OTT KPK Kampungan, Pamer Sistem Baru yang Selamatkan Triliunan: Rp50-100 Juta Jadi Drama

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mengungkit lagi soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dianggap kampungan.

Hal itu disampaikan Menko Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa, 17 September 2024.

Luhut, dalam sambutannya awalnya menjelaskan mengenai katalog elektronik (e-katalog) yang bisa menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun.

Menurutnya, program digitalisasi yang dijalankan pemerintah melalui e-katalog lebih ampuh dibandingkan aksi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi digitalisasi ini, orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan karena dengan digital kita membangun ekosistem, padahal orang nggak bisa curi. Kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin," kata Luhut dikutip Rabu (18/9/2024).

Laporan dari Deputi Bidang Pariwisata dan Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu, menunjukkan bahwa efisiensi ini tercapai dalam setahun terakhir, berkat peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga

Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama: Revisi 2019 Inisiatif DPR, Saya Tidak Teken

Luhut lantas memaparkan salah satu contoh nyata penghematan dari sistem ini.

"Satu pembelian laptop, Odo lapor ke saya, satu item, itu bisa menghemat 40% dari berapa triliun," ujarnya.

Salah satu Menteri yang pernah sangat diandalkan Jokowi itu menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transparansi seperti ini melalui berbagai kebijakan.

Salah satunya termasuk Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik yang diharapkan dapat mengurangi gratifikasi.

Luhut menegaskan, pentingnya membangun sistem yang lebih bersih sekaligus lebih artifisial.,

"Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa dalam satu sistem. Jadi bukan OTT-OTT Rp50-100 juta ramai, jadi drama," ujarnya.

Sejalan dengan peningkatan transparansi, jumlah produk yang terdaftar di e-katalog juga mengalami lonjakan besar.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9,4 juta item yang terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Luhut menjelaskan, pemerintah sedang dalam proses mengelompokkan produk-produk ini.

"Sekarang kita lagi mengelompokkan macam-macam 9,4 juta. Sehingga itu akan melahirkan satu industri policy yang nanti akan kita membangun industri-industrinya untuk mensuplai ke e-katalog," katanya.