Tak Hanya Avtur, Menhub Blak-blakan Ungkap Sejumlah Biang Kerok Mahalnya Harga Tiket Pesawat: Ada Pajak Ini dan Itu

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali menanggapi soal polemik mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia yang menjadi keluhan masyarakat.

Menhub mengatakan, pihaknya memiliki setidaknya empat strategi yang sedang dirumuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat di Tanah Air.

Budi Karya Sumadi mengatakan, beberapa cara ini diharapkan bisa mengatasi biang kerok atau penyebab tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.

"Saya sudah sampaikan bahwa format daripada penurunan harga tiket itu dengan empat cara. Cara yang mestinya sudah bisa dieksekusi itu yang pertama adalah berkaitan dengan pajak atas suku cadang," ujar Budi Karya di Jakarta, dikutip Sabtu (21/9/2024).

Budi menjelaskan, pajak suku cadang pesawat ini memberikan efek berantai.

Di satu sisi bisa menurunkan harga tiket, dan di sisi lain membuka lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

Baca Juga

TransNusa Buka Rute Bali-Surabaya, Tiket Mulai Rp800 Ribu dan Terbang 2 Kali Sehari

Pasalnya, jika pajak suku cadang tetap dikenakan, perawatan pesawat Indonesia justru dilakukan di luar negeri, yang berdampak pada pelarian modal.

"Itu sedang dibahas, pada dasarnya Kementerian Keuangan setuju untuk itu," tambahnya.

Strategi kedua, lanjut Budi, terkait penyediaan avtur oleh multiprovider.

Hal ini juga telah dibahas dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Jika beberapa aturan diperbaiki, harga avtur bisa turun signifikan, dan otomatis harga tiket pun ikut terkoreksi.

Selanjutnya, Budi juga menyinggung soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada avtur dan penumpang.

"PPN memang dikenakan pada avtur dan penumpang, memang itu bisa dikelola dengan PPN masukan dan PPN keluarannya, tapi kumulatif itu 10% sendiri. Di beberapa negara tidak terjadi," ungkap Budi.

Menurutnya, penghapusan PPN ini memang akan mempengaruhi pendapatan pajak, namun dapat berdampak signifikan pada harga tiket.

Budi juga menekankan bahwa saat ini transportasi udara sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat di banyak wilayah Indonesia, bukan lagi kebutuhan tersier.

Ia menyebut beberapa contoh daerah seperti Wakatobi dan Kerinci yang sangat bergantung pada penerbangan.

Karena mahalnya harga avtur, penerbangan ke daerah-daerah ini jadi jarang, sehingga masyarakat kesulitan menjangkaunya.

"Jadi ini semua sudah kita sampaikan secara terinci kepada Satgas penurunan harga tiket, dan tentunya Satgas yang akan memutuskan itu," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya juga turut menyusun langkah-langkah efisiensi penerbangan.

Salah satunya melalui evaluasi biaya operasi pesawat, termasuk analisis mendalam terhadap Cost Per Block Hour (CBH), yang merupakan komponen biaya terbesar.

Luhut menjelaskan, pihaknya juga tengah mengkaji strategi untuk menekan nilai CBH tersebut sesuai dengan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Dengan berbagai strategi yang sedang dirumuskan, pemerintah berharap bisa memberikan solusi nyata dalam menurunkan harga tiket pesawat.

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menekan biaya operasional penerbangan, tapi juga membuat transportasi udara lebih terjangkau bagi masyarakat. (ant/rpi)