Siasat Indonesia Lawan Kampanye Hitam Sawit dari Uni Eropa, 16 Juta Pekerja dan 2,4 Juta Petani Terancam?

Hasil-hasil riset itu nantinya tidak hanya sekedar nanti ditumpuk, tetapi harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi melalui program-program komersialisasi.

Kegiatan PERISAI 2024 juga mengadakan Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa yang diikuti berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Sepuluh finalis terbaik berkesempatan mempresentasikan hasil riset mereka di hadapan dewan juri, guna mendorong minat penelitian di kalangan mahasiswa dan memperkuat industri sawit berbasis riset di masa depan.

Dari segi kebijakan, Eddy menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat daya saing industri sawit dengan menurunkan pungutan ekspor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024.

Dia juga menyoroti tantangan dari kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa, yaitu EU Deforestation Regulation (EUDR), yang dianggap diskriminatif terhadap sawit.

Saat ini, Komisi Uni Eropa berpotensi menunda implementasi EUDR selama satu tahun. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem ketelusuran produk sawit dan melakukan peremajaan kebun sawit.

Baca Juga

Warga Segar Wangi Duduki Lahan PT RSM BGA Group, Tuntut 20 Persen Plasma

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap EUDR tidak hanya datang dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara Eropa.

Salah satu yang menentang kebijakan ini adalah Kanselir Jerman, Olaf Scholz, yang meminta agar EUDR ditangguhkan.

Beberapa pelaku bisnis Eropa juga merasa regulasi ini dapat merugikan bisnis mereka.

"Sebenarnya kita tidak terlalu khawatir juga ya, cuma karena masalah timing-nya ini kan diterapkan, ya berarti kan ada sedikit jeda lah. Jadi, kita dengan penundaan setahun ini, mereka menunjukkan good will juga mendengar posisi negara-negara produsen," ungkapnya.

Airlangga Hartarto Desak Uni Eropa Revisi EUDR

Di pihak lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas meminta Uni Eropa untuk merevisi Regulasi Anti-Deforestasi (EUDR).

Langkah ini dipandang perlu karena kebijakan tersebut mempengaruhi kepentingan Indonesia di sektor komoditas Sawit.

Rencananya, implementasi EUDR akan ditunda selama setahun, sebagaimana diumumkan oleh Komisi Eropa.

Menurut Airlangga Hartarto, penundaan ini merupakan hasil dari tekanan yang diberikan oleh Indonesia, didukung pula oleh AS, Jerman, dan Sekretaris Jenderal WTO.