Rakyat Sulit Beli Rumah, DPR Bakal Nikmati Tunjangan Perumahan Rp50 Juta per Bulan: Itupun akan Terus Naik Tiap Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyebut jumlah tunjangan perumahan untuk anggota DPR periode 2024-2029 akan bertambah tiap tahun.

Dia menjelaskan alasannya karena besaran tunjangan itu menyesuaikan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran yang kerap berubah-ubah. Di sisi lain, harga rumah di Jakarta setiap tahunnya selalu naik.

“Walaupun nanti tahun ini besarannya, bukan berarti tahun depan menjadi patokan. Setiap tahun akan kami evaluasi mengingat harga sewa di Jakarta dan sekitarnya tidak statis,” kata Indra di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

“Tentu harga sewa tidak mengikuti mekanisme pasar jadi kami akan lakukan mengikuti mekanisme yang ada,” sambungnya.

Total tunjangan perumahan itu disebut di kisaran Rp50 juta per bulan. Namun, Indra mengatakan jumlah itu masih belum final. Sebab pihaknya bekerja sama dengan tim Appraisal untuk melakukan survei harga.

“Jadi besarannya sekali lagi belum fiks diputuskan. Kami masih menunggu, setelah terbentuknya AKD (alat kelengkapan dewan) yang namanya BURT, kami akan laporkan dan diskusikan,” ujarnya.

Baca Juga

Kepercayaan Publik ke Polri Naik Tajam Jadi 82,4 Persen, DPR: Bukti Polisi Makin Humanis

“Nanti akan diputuskan bahwa di Jakarta besarannya berbeda-beda, nanti akan jadi pertimbangan kami,” sambung Indra.

Indra mengatakan pihaknya tidak akan menentukan harga rumah sewa termahal, melainkan akan mengambil harga yang paling realistis untuk ukuran tiga kamar.

“Kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimum mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu, itu ratenya berapa,” pungkasnya.

Di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit untuk membeli rumah akibat harga properti yang terus melonjak, penambahan tunjangan perumahan bagi anggota DPR hingga mencapai Rp50 juta per bulan tentu memicu sorotan.

Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang sensitivitas pemerintah terhadap realitas yang dihadapi masyarakat luas hari-hari ini.

Ketika banyak orang berjuang mendapatkan hunian yang layak, DPR bakal menikmati tunjangan yang terus bertambah setiap tahun yang berpotensi menciptakan kesenjangan semakin mencolok. (saa/rpi)