Transformasi Digital Indonesia di Masa Jokowi: 18.697 Wilayah Terhubung Akses Internet Publik hingga Efisiensi Sistem Lewat Digitalisasi

Adapun akses internet terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama, dan 75 transportasi publik.

Selain itu, proyek Palapa Ring, dengan teknologi serat optik (FO) dan microwave (MW), memberikan fondasi kokoh bagi jaringan telekomunikasi nasional, membuka peluang besar bagi pemerataan digital.

Transformasi digital ini tidak hanya mempengaruhi sektor bisnis dan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak besar pada layanan publik. Salah satu contoh nyatanya adalah keberadaan Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi secara digital.

Sumber :

• KSP/Kominfo

Baca Juga

Deretan Mantan Presiden-Wapres yang Hadiri Sidang Tahunan MPR

Di sini, masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan secara efisien tanpa perlu berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor lain. Selain itu, banyak pemerintah daerah mulai meluncurkan inovasi berbasis digital yang mempermudah pelayanan bagi masyarakat. 

Contoh sukses dari implementasi digital di sektor kesehatan adalah program Early Diagnosis and Treatment yang diterapkan di Teluk Bintuni, Papua. Program ini berhasil menurunkan prevalensi malaria secara signifikan, dari 9,2% pada 2017 menjadi hanya 0,02% di 12 desa pada tahun 2024.

Berkat upaya digitalisasi ini, angka penderita malaria berkurang drastis, sebuah pencapaian yang diakui oleh dunia melalui penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA). 

Tidak hanya sektor kesehatan yang diuntungkan, transformasi digital juga mendorong daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam kemudahan berbisnis. Sistem perizinan berbasis digital Online Single Submission (OSS) memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin tanpa harus terjebak dalam birokrasi berbelit. Ini membantu meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.

Jokowi menekankan pentingnya manajemen perencanaan penyelenggaraan event baik oleh pihak penyelenggara dan pemerintah. Pengajuan perizinan, menurut Presiden sebaiknya dilakukan jauh lebih awal sebelum acara terselenggara.

“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” kata Presiden dalam peluncuran  digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event di The Tribrata Darmawangsa, 24 Juni lalu.

“Ini saya minta juga kepada penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, enam bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik kapan event itu diselenggarakan,” lanjutnya.