Membaca Peluang dan Tantangan PLTS beserta Sistem Penyimpanan Energi Surya di Indonesia, Para Analis IESR Dorong Pemerintah Lakukan Percepatan

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga riset energi dan lingkungan, Institute for Essential Services Reform (IESR), baru saja merilis dua laporan penting terkait perkembangan energi surya dan penilaian sistem penyimpanan energi di Indonesia.

Kajian ini menunjukkan bahwa energi surya di Indonesia tumbuh lambat dibandingkan target pemerintah, tetapi peluang untuk mempercepat pengembangan sangat terbuka lebar.

Rencana pengembangan energi surya yang ambisius dan adopsi teknologi penyimpanan energi menjadi kunci penting dalam transisi energi di Indonesia.

Dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2025, disebutkan bahwa kapasitas energi surya terpasang di Indonesia hingga Agustus 2024 baru mencapai 718 MW.

Hal ini jauh tertinggal dari target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN

Meski demikian, pemerintah dan PLN telah merencanakan pengembangan energi surya hingga 17 GW, membuka peluang besar bagi peningkatan kapasitas terpasang dan investasi di sektor ini.

Baca Juga

Bukan Cuma Panel Surya, Ini 5 Tantangan Besar Transisi Energi di Asia Tenggara

Laporan Powering the Future dari IESR juga menilai bahwa Indonesia masih berada di tahap awal dalam mengadopsi sistem penyimpanan energi (Energy Storage System atau ESS).

Pemahaman dan komitmen yang lebih baik dari para pembuat kebijakan sangat penting untuk mempercepat adopsi energi surya dan ESS di Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa Indonesia harus mencapai kapasitas PLTS sebesar 77 GW pada 2030, atau sekitar 9-15 GW per tahun antara 2024-2030, agar sesuai dengan target global untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat pada 2030.

Ia menyoroti bahwa sejak 2022, penambahan kapasitas energi surya tergolong lambat dan didominasi oleh PLTS skala utilitas (208 MW), diikuti oleh PLTS atap (143 MW), dan PLTS pada lokasi captive (100 MW).

Fabby menyarankan agar pemerintah meningkatkan target energi terbarukan di 2025 dan 2030 dengan menjadikan energi surya sebagai tulang punggung transisi energi, dan mendukung investasi PLTS berbagai skala lebih cepat.

Peningkatan target bauran energi terbarukan yang ambisius perlu pula disinergikan dengan komitmen penurunan emisi yang lebih ambisius  dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC, NDC Kedua).

"Pemerintah perlu lebih ambisius dalam menambah kapasitas energi surya hingga 2030. Rencana saat ini masih jauh dari target Persetujuan Paris. Meski ada tantangan terkait intermitensi, ini bukan alasan untuk membatasi pembangunan PLTS. Banyak negara dengan penetrasi PLTS lebih dari 10% dari total kapasitas daya yang tidak mengalami gangguan keandalan listrik," ujar Fabby dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).