Prabowo Batal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara karena Sri Mulyani, Dewan Pakar TKN Beri Bocoran Begini: Padahal Sudah Ada Calon Menterinya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto disebut bakal batal membentuk Kementerian/Badan Penerimaan Negara yang sebelumnya sempat digaungkan akan menjadi salah satu kementerian/badan baru di kabinetnya.

Ekonom senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN, Dradjad Wibowo, buka suara soal batalnya pembentukan Kementerian/Badan Penerimaan Negara tersebut.

Diketahui, Kementerian/Badan ini awalnya akan dibentuk atas usulan pemisahan tugas badan penerimaan negara yang selama ini diampu oleh  Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang disebut akan kembali menjabat sebagai Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran, menolak rencana pembentukan BPN tersebut.

Mengenai hal tersebut, Dradjad Wibowo mengatakan bahwa tidak diketahui secara pasti sampai kapan rencana tersebut akan diwujudkan.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan," kata Dradjad kepada tvOnenews.com, Minggu (20/10/2024).

Baca Juga

Luhut Ungkap Skema Baru Subsidi: Dalam 1-2 Tahun Bantuan Bisa Langsung Cair ke Masyarakat

"Sri Mulyani selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," imbuh Ekonom INDEF tersebut.

Sumber :

• tvOne

Sebelumnya, Sri Mulyani sudah angkat bicara soal pemisahan badan penerimaan negara dari Kemenkeu.

Saat dipanggil rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani mengisyaratkan kuat bahwa  tidak ada pembentukan Kementerian/Badan Penerimaan Negara, dan menegaskan Kementerian Keuangan masih akan tetap satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Padahal Prabowo Sempat Mengantongi Nama Calon Menteri Penerimaan Negara

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara telah tertuang dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata adik Prabowo beberapa waktu lalu.

Hashim mengatakan, Prabowo dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka punya target besar supaya rasio penerimaan negara bisa mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menjelaskan, target tersebut tak serta merta diterapkan. Merujuk data Bank dunia, disebutkan bahwa potensi penerimaan negara Indonesia dapat mencapai target tanpa harus menaikkan tarif perpajakan.

Salah satu upaya guna menggapai target itu adalah dengan dilakukan penegakan aturan dan lembaga, sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak (WP). Dengan begitu, maka harapannya tidak akan ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Berdasarkan catatan redaksi tvOnenews.com, nama-nama yang sempat digadang akan jadi kandidat Menteri Penerimaan Negara antara lain adalah Dr. Anggito Abimanyu, Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, dan Dr. Permana Agung Dradjattun. Tetapi tampaknya, harapan mereka masih akan tertunda.

Kendati demikian, satu dari tiga nama tersebut masuk dalam daftar yang sempat dipanggil ke rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara beberapa waktu lalu.

Ia adalah Anggito Abimanyu yang namanya disebut-sebut bakal menjadi salah satu Wakil Menteri Keuangan.

Sebagai tambahan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, pada hari ini, Minggu (20/10/2024).

Prabowo rencananya akan mengumumkan susunan kabinetnya tidak lama setelah pelantikan. (rpi)