Presiden Prabowo Blak-blakan Akui Korupsi Indonesia Sangat Besar di Depan Tamu Negara, Ternyata Segini Jumlah Kebocoran Anggaran dalam 10 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto tak malu mengakui bahwa masalah korupsi dan kebocoran anggaran di Indonesia masih sangat besar.

Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di hadapan ratusan tamu negara.

Dalam orasi kenegaraannya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang luar biasa kaya.

Hanya saja, banyak tantangan dalam hal pengelolaan kekayaan negara yang akhirnya belum sepenuhnya bisa dinikmati seluruh rakyat.

"Tantangan dan kesulitan terjadi karena kita kurang waspada, sebab kadang-kadang kita tidak andal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri," ujar Prabowo dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Oleh karena itu, Prabowo meminta seluruh elemen negera untuk mawas diri, melihat ke dalam untuk menyadari bahwa masalah terbesar bangsa ini ada di dalam negeri itu sendiri.

Baca Juga

KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Eks Menhub Budi Karya Sumadi

"Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri, dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri," kata Prabowo.

Menurut Presiden, telah terjadi banyak sekali korupsi di Indonesia yang menghambat negara ini untuk berkembang.

Maka dari itu, segala bentuk penyelewengan tersebut ke depannya harus ditindak tegas demi masa depan bangsa.

"Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewangan, korupsi di negara kita. Ini yang membahayakan masa depan kita, anak-anak dan cucu kita," ucap Prabowo menggebu-gebu.

Prabowo bahkan tak segan menyinggung bahwa keculasan-keculasan itu tidak cuma dilakukan oleh kalangan birokrat.

Presiden RI pengganti Jokowi itu juga memandang bahwa pengusaha-pengusaha yang nakal harus ditertibkan.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan kolusi di antara para pejabat politik, pebajat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik," tegas Prabowo.

Kerugian Negara Akibat Korupsi dalam 10 Tahun

Mengutip dari ACLC KPK yang melansir data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022).

Adapun sepanjang tahun 2023, ICW mencatat bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56 triliun.

Sehingga, total kerugian negara akibat korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain dari berbagai pihak dari tahun 2013-2023 mencapai Rp294,14 triliun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung.

Secara garis besar, terdapat tiga transaksi yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait utang piutang, dan transaksi terkait biaya dan pendapatan.

Prabowo akan Buru Pengusaha Nakal

Sebelumnya, Prabowo disebut akan mengejar para pengusaha pembangkang pajak yang telah membuat kerugian besar bagi negara.

Disebutkan bahwa sekitar 300 pengusaha yang belum memenuhi kewajiban pajak, dengan total tunggakan mencapai Rp300 triliun.

Prabowo bahkan telah menerima daftar 300 pengusaha tersebut, yang didominasi dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujar Hashim, sebagaimana diberitakan tvOnenews.com, Rabu (9/10/2024).

Menurut Hashim, total utang pajak dari para pengusaha tersebut mencapai Rp300 triliun.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada anggota Kadin yang terlibat dalam daftar tersebut. 

"Sampai Rp300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, saat ini Pak Prabowo siap, kita sudah dapat daftar 300 lebih (pengusaha), saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim lagi.

Dengan rencana penguatan pengawasan perpajakan oleh Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo berharap pemerintah dapat memperoleh tambahan penerimaan senilai Rp50 triliun setiap tahunnya. Hashim pun menjelaskan manfaat nyata dari kebijakan ini.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam, ini setiap Rp50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa," ujar Hashim. (rpi)