Arah BPI Danantara yang Dibentuk Prabowo, Siap Kelola Aset Investasi Pemerintah di Luar APBN: Mirip Temasek Singapura

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Prabowo menunjuk eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad, sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.

Pembentukan badan ini diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan aset investasi pemerintah.

Dengan dibentuknya BPI Danantara, aset investasi pemerintah yang berada di luar anggaran APBN akan dikelola oleh badan ini.

Muliaman Hadad sempat menjelaskan, tugas utama badan tersebut adalah mengelola aset-aset pemerintah yang dipisahkan atau di luar dari APBN.

“Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu,” kata Muliaman seusai pelantikannya di Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (22/10/2024).

Baca Juga

Pesan Menohok Prabowo untuk Pemerintah Pusat dan Daerah: Daripada Foya-foya untuk Ultah, Lebih Baik Naikkan Gaji Guru

Muliaman juga menyebut wujud akhir BPI Danantara ini akan mirip Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki Singapura

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ujar Muliaman.

Dirinya juga mengisyaratkan bahwa bahwa BPI Danantara ini akan menjadi cikal bakal bagi terbentuknya super holding BUMN.

Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPI Danantara akan mirip dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA).

"Bedanya saya kira di bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA, tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Kendati demikian, Muliaman masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak.

Hal itu masih akan didiskusikan dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini nantinya akan diwujudkan dan dijalankan.

Badan ini akan berperan besar dalam mengelola berbagai aset investasi yang saat ini tersebar di berbagai kementerian.

"Intinya melakukan pengelolaan investasi yang terpencar-pencar dan kemudian di-leverage," jelas Muliaman.

“(BUMN) tetap ada, nanti jangka panjangnya belum tahu kita. Kita lihat nanti ya,” tutupnya.