Untuk Penyelamatan Sritex, Kadin Indonesia Paparkan Langkah Demi Mengurai Benang Kusut di Industri Tekstil

Jakarta, tvonenews.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie bahkan memaparkan langkah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

Untuk penyelamatan Sritex dan juga industri tekstil nasional, Anindya Bakrie mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan. Masing-masing pihak di pemerintahan  ini memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis.

Anindya Bakrie menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis. Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.  

“Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang  berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri,” ucap Anindya Bakrie dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga

​Buruh Dukung Danantara Akuisisi Sritex, Berharap 10.665 Eks Pekerja Kembali Bekerja

Isu Turunan

Anindya Bakrie mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait  penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM, PPN, pajak ekspor (PE),  dan ketenagakerjaan.

Selain itu, terdapat isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. “Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia China,” tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan  kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.