Ada Revisi 2 PP dan Perpres, Peluncuran Danantara Ditunda sampai Presiden Kembali dari Luar Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan bahwa peluncuran BPI Danantara ditunda hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.

Penundaan ini berkaitan dengan jadwal perjalanan Presiden yang berlangsung selama dua pekan.

Semula, peluncuran dijadwalkan pada 7 November 2024. Muliaman mengatakan bahwa rencana awal adalah mengadakan peluncuran BPI Danantara pada Kamis, 7 November 2024.

Namun, Presiden Prabowo telah dijadwalkan berangkat melawat ke lima negara pada hari berikutnya, Jumat, 8 November 2024.

"Belum jadi besok. Iya, tunggu Presiden kembali (dari kunjungan ke luar negeri)," ujar Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurut Muliaman, alasan penundaan ini adalah karena Presiden Prabowo meminta agar semua persiapan dilakukan secara maksimal sebelum peluncuran resmi.

Baca Juga

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Ingin Masyarakat Berbagi Kebahagiaan Lebaran Dalam Bazar Rakyat di Monas

Selain itu, Muliaman juga menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan melibatkan perubahan pada Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perubahan ini akan dilakukan melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan satu peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," jelasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan BPI Danantara secara langsung.

Peluncuran ini akan berlangsung di Kantor Danantara yang berlokasi di Jalan Soeroso, Jakarta.

Muliaman juga menjelaskan bahwa BPI Danantara dirancang sebagai badan pengelola investasi yang berdiri di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Badan ini nantinya akan mengelola seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," tambah Muliaman setelah dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. (ant/rpi)