GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kapolri Beberkan Data Kebocoran Anggaran, Segini Angka Suap hingga Penggelapan Pajak dan Korupsi Dana Desa yang Nilainya Triliunan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan data praktik suap, penggelapan pajak, hingga korupsi dana desa yang jadi faktor utama kebocoran anggaran
Selasa, 12 November 2024 - 03:58 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Kebocoran anggaran negara terus menjadi sorotan karena dampaknya yang begitu besar.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan data praktik suap, penggelapan pajak, hingga korupsi dana desa yang jadi faktor utama kebocoran anggaran.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal itu disampaikan Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Menurutnya, penanganan masalah ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur agar bisa diatasi secara menyeluruh.

“Kami mencoba untuk mendalami lebih lanjut terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara,” kata Kapolri Listyo Sigit, dikutip Selasa (12/11/2024).

Kapolri menekankan pentingnya mencegah kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tak lain supaya generasi mendatang tidak menanggung beban akibat masalah korup di masa sekarang.

Kapolri menjelaskan, faktor-faktor utama penyebab kebocoran anggaran berasal dari sisi penerimaan negara, terutama melalui praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa potensi pelanggaran lain juga terjadi di sektor pajak, khususnya dalam transaksi perdagangan internasional yang kerap mengalami penyimpangan.

Sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama dari sumber daya alam seperti sektor pertambangan dan energi, juga banyak menghadapi masalah. Sektor perikanan dan kelautan, serta PNBP lainnya, tak luput dari berbagai potensi kebocoran.

“Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara, banyak sekali kebocoran baik di tingkat pusat hingga desa, sehingga berdampak terhadap kesinambungan pembangunan di daerah dan menimbulkan kesenjangan,” tambahnya.

Data yang dipaparkan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI menunjukkan, ada potensi begitu besar kebocoran keuangan negara di berbagai sektor, mulai dari penerimaan hingga penggunaan anggaran.

Potensi kebocoran ini berasal dari praktik fraud, termasuk suap, gratifikasi, pemerasan, hingga penyelundupan. Berikut adalah detail dari beberapa sektor yang rentan terhadap kebocoran keuangan negara. Berikut ini daftarnya:

1. Sektor Pajak

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

a. Dalam negeri, praktik penghindaran pajak atau tax avoidance telah menyebabkan hilangnya penerimaan negara sebesar Rp68,7 triliun pada tahun 2020.

b. Sementara itu, di sektor perdagangan internasional, praktik penghindaran pajak dari industri tekstil dan impor lainnya memperkirakan kebocoran penerimaan sebesar Rp6,2 triliun setiap tahunnya.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.

Trending

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT