Langkah Prabowo untuk Pendidikan Tinggi Indonesia: Gandeng Negara Maju, Reformasi Regulasi, hingga Penataan Ulang LPDP

Lebih lanjut, Prof. Satryo berencana membenahi Key Performance Indicator (KPI) untuk dosen yang selama ini memicu komersialisasi kampus dan kenaikan biaya kuliah. KPI yang menuntut perguruan tinggi mencari pendapatan sendiri telah mendorong kampus menaikkan SPP demi mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).

“Nah, kalau cari uang yang paling gampang apa? Maaf, SPP dinaikkan. Itulah yang menjadi jeritan mahasiswa sampai saat ini,” ungkapnya.

Prof. Satryo berkomitmen untuk mengubah regulasi dan KPI agar dosen dapat bekerja dengan nyaman tanpa tuntutan komersial berlebihan. “KPI kita ubah semua supaya dosen-dosen bekerja dengan nyaman, tenang. Tidak ada masalah, mau di bidang pertanian, mau di bidang fisika murni, dua-duanya bagus. Meskipun tidak Scopus, tidak apa-apa, yang penting ada karya nasional, karya untuk masyarakat,” jelasnya.

Melalui kebijakan ini, Prof. Satryo berharap perguruan tinggi di Indonesia akan lebih berorientasi pada inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan mampu menghidupkan industri nasional. “Not only that, tidak hanya itu, kita mesti menciptakan industri yang bagus, startup yang kuat,” tegasnya.

Sebelumnya, Wamendikti Saintek Stella Christie menyatakan bahwa hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dan teknologi sains.

Oleh karena itu, Stella menegaskan kementeriannya akan fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan mengeluarkan inovasi-inovasi baru sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu adalah satu yang sangat penting yang kami harus galakkan," kata Stella di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024 lalu. (rpi)