Efek Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Kemenkeu Yakin Bisa Hemat Hampir 7 Persen Belanja Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tampak percaya diri akan bisa menghemat anggaran sebesar hampir 7% pada tahun 2024.

Hal ini terkait dengan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau perjadin yang telah menjadi arahan pemerintah.

Efeknya, realisasi belanja Kemenkeu tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar 93,17% dari total anggaran.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kemenkeu memproyeksikan realisasi belanja mencapai 93,17% hingga akhir Desember.

"Kami memperkirakan belanja 93,17% pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil, termasuk penghematan perjalanan dinas yang memang menjadi arahan kemarin," ujar Suahasil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan DPR RI tahun lalu, pagu anggaran Kemenkeu ditetapkan sebesar Rp48,7 triliun, dengan pagu tanpa badan layanan umum (BLU) senilai Rp39,28 triliun, dan Rp9,42 triliun dialokasikan untuk BLU.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Beberkan Langkah Pengawasan Bea Cukai

Per 31 Oktober 2024, realisasi belanja Kemenkeu, termasuk BLU, mencapai 76,06%. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tercatat 54,49% pada periode yang sama, dengan pertumbuhan tahunan (yoy) sebesar 39,58% dalam kinerja belanja Kemenkeu.

Pada lima program utama Kemenkeu, kebanyakan realisasi belanja masih di bawah 70%. Secara rinci, program pengelolaan belanja negara mencapai realisasi 68,39%, pengelolaan penerimaan negara 76,44%, perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar 66,21%, kebijakan fiskal 65,47%, serta dukungan manajemen 76,10%.

Hingga 12 November 2024, Kemenkeu memiliki belanja yang telah dikontrak namun belum diserap, yakni sebesar Rp624,73 miliar untuk belanja barang dan Rp1,37 triliun untuk belanja modal.

Suahasil menegaskan, Kemenkeu akan terus menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan efisiensi sesuai dengan konsep "spending better" yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memutuskan pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi kementerian/lembaga (K/L) setidaknya sebesar 50% untuk tahun 2024.

Pemotongan ini disampaikan dalam surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Surat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta K/L untuk melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas untuk tahun 2024. Arahan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024. (ant/rpi)