Gerak Cepat Prabowo Perangi Judi Online, Tak Ada Ruang untuk Beking-Beking

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemain judi online terbesar di dunia. Judi online terus menjadi tantangan serius karena sifatnya yang mudah diakses melalui iklan digital, sering menyasar masyarakat kecil.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk memberantas aktivitas ilegal ini dengan melibatkan berbagai pihak.  

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi), pada periode 2022-2024 sudah lebih dari 40.642 situs judi daring diblokir.

Selain itu, sebanyak 5.982 orang ditangkap, dan 4.196 rekening yang terkait aktivitas ini berhasil dibekukan. Total aset yang disita pemerintah pun mencapai Rp817,4 miliar.  

Namun, masalah ini masih jauh dari selesai. Tantangan seperti perkembangan teknologi, identifikasi pelaku lintas negara, dan jaringan iklan yang masif membuat pemerintah harus bekerja lebih keras.

Melanjutkan komitmen Pemerintahan Jokowi, Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya, menekankan pentingnya langkah tegas tanpa kompromi untuk memberantas judi online.  

Baca Juga

Polri Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026, Perkuat Ketahanan Pangan dan Pemenuhan Gizi Nasional

"Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid lewat keterangan resmi.

Sumber :

• tim tvOne - julio

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024, Presiden Prabowo menyampaikan tekadnya untuk terus memimpin perang melawan judi online.

“Jadi presiden menyampaikan arahan beliau soal garis-garis besar kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang,” kata Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang menyampaikan pesan tegas Prabowo. 

Pemberantasan judi online juga melibatkan Desk Khusus yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa proses hukum terus berjalan tanpa pandang bulu, termasuk menyasar pejabat yang terlibat.

“Semua tidak ada toleransi, dan kami meyakini itu karena sudah perintah pak presiden bahwa semuanya akan diproses,” ujarnya.  

Komitmen pemerintah semakin terlihat dengan ditangkapnya 23 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam kasus judi online. Kolaborasi antara Komdigi, Polri, Kejaksaan Agung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh elemen pemerintah serta penegak hukum diharapkan mampu mengatasi persoalan ini dari akar hingga infrastruktur.