Wamenkop Sebut Koperasi Jadi Solusi Masyarakat Terhindar dari Rentenir

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa koperasi adalah salah satu solusi bagi para pelaku usaha mikro, ultra mikro, dan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah agar bisa terbebas dari rentenir.

Kala Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perhimpunan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11/2024), Ferry menjelaskan bhawa koperasi juga menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 25,9 juta orang.

"Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir,” katanya dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta. 

“Kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," tambahnya lagi. 

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum, serta didirikan berdasarkan prinsip koperasi dan syariah. BMT didirikan oleh masyarakat setempat dengan mengumpulkan modal simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan sukarela.

Baca Juga

Vale Indonesia Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Melalui Penguatan Koperasi dan UMKM

Pada skala ekonomi yang lebih besar, Ferry menilai BMT memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, BMT juga dinilai berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah.

Ferry menegaskan Kemenkop siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB-KUMKM) agar mereka memiliki likuiditas yang cukup.

Diharapkan penambahan dukungan tersebut dapat meningkatkan peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir," kata Wamenkop Ferry.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe membenarkan bahwa kehadiran rentenir yang marak di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrem semakin tinggi.

Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera.

"Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama," kata Rambe.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil. (ant/nsp)