Kementerian PU Bakal Buat Aplikasi SIMBG untuk Bantu Pemda Soal SKB 3 Juta Rumah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri, guna mempercepat program 3 Juta Rumah tiap tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

Selanjutnya, PU akan membantu dalam membuat purwarupa, sehingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemda dapat diproses lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada dasarnya, PBG bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan yang dibangun dirancang dan diawasi dengan baik, sehingga menghasilkan sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Baca Juga

Langgar Aturan Pembatasan Periode Angkutan Lebaran, Kemenhub Beri 170 Surat Peringatan ke Operator Kendaraan Pelanggar

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan oleh Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah disarankan untuk menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat pelayanan pemberian izin PBG untuk MBR dalam waktu maksimal 10 hari kerja, dan segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penghapusan retribusi PBG dalam waktu sebulan ke depan.

Dalam upaya mengurangi backlog perumahan dan mengatasi kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah di berbagai kawasan, termasuk daerah perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres tentang air bersih dan air limbah juga telah diajukan untuk diprioritaskan agar mendukung program 3 juta rumah tersebut. (ant/nsp)