Gebrakan Menteri PPPA Menjelang Hari Ibu, Dorong 3 Program Prioritas Baru: Ruang Bersama Indonesia, Sapa129 dan Satu Data

Menurutnya, Sapa129 juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitarnya.

Ketiga, inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Data yang terkumpul di RBI akan digunakan untuk memetakan masalah stunting, kekerasan, hingga pendidikan. Dengan data ini, intervensi yang dilakukan di tingkat desa dapat lebih efektif dan terukur.

“Program ini adalah langkah awal menuju keluarga yang kuat, desa yang mandiri, dan Indonesia yang tangguh,” tambah Arifah.

Ketiga program ini mencerminkan komitmen Kementerian PPPA untuk menjadikan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mimpi menuju generasi emas yang sejahtera bukanlah hal yang mustahil.

Indeks Pembangunan Gender Indonesia

Dengan perempuan yang mengisi hampir separuh populasi Indonesia (49,42%) dan anak sebanyak 31,60%, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga

Wamenkeu Tekankan IA UoB Miliki Peran Tuju Indonesia Emas 2045

Arifah memaparkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada periode 2010-2023 yang terus meningkat dari 89,42 menjadi 91,85.

“Kesetaraan gender telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini penting, karena dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Di samping IPG, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan signifikan, dari 50,22% pada 2014 menjadi 54,52% pada 2023. Hal ini mencerminkan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi​​.

Tak hanya itu saja, angka perkawinan anak juga terus menurun, dari 10,82% pada 2019 menjadi 6,92% pada 2023.

“Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perempuan dan anak,” tegasnya. 

Pemerintah menyadari bahwa peningkatan IPG tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi berbagai pihak. Dalam hal ini, Kementerian PPPA bekerja sama dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

Meski telah ada kemajuan, Arifah mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti stunting, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender.