Bertemu Kepala SKK Migas, Anggota DPR RI Dorong Peningkatan Lifting Migas: Wujudkan Kemandirian Energi Nasional

Jakarta, tvonenews.com -  Untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kemandirian energi nasional, Indonesia harus bisa meningkatkan lifting migas (minyak dan gas bumi) serta mengurangi impor minyak.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat bertemu Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Bamsoet menyebut bahwa kemandirian energi tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi peningkatan perekonomian nasional dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

"Di tengah realitas konsumsi Migas dalam negeri yang terus meningkat, upaya untuk meningkatkan lifting Migas dan mengurangi ketergantungan pada impor sangatlah krusial,” kata Bamsoet.

Saat ini, konsumsi migas nasional mencapai 1,6 juta barrel per hari, sementara lifting migas hanya sekitar 600.000 barel per hari. “Hal ini membuktikan adanya gap yang signifikan antara potensi dan realisasi produksi, yang dipenuhi dengan mengandalkan impor sebanyak 1 juta barrel per hari," ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa hingga pertengahan Oktober 2024, produksi minyak dalam negeri tercatat sebesar 578.842 barrel per hari, jauh di bawah target 635.000 barrel per hari untuk tahun 2024.

Baca Juga

Minta PPHN Segera Dibahas dengan Presiden, Bamsoet Ungkap Alasan Pokok-Pokok Haluan Negara Perlu Segera Diberlakukan

Padahal, pada tahun 1968, produksi minyak Indonesia pernah mencapai 599.000 barrel per hari, dengan puncaknya pada tahun 1977 mencapai 1.685.000 barrel per hari. Setelah tahun 1991, produksi Migas Indonesia terus mengalami penurunan bertahap.

"Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Saat ini terdapat 301 Wilayah Kerja (WK) migas yang telah melakukan eksplorasi, tetapi belum melaksanakan rencana pengembangan lapangan migas (Plan of Development/PoD)

Dia meminta agar para KKKS yang tidak segera melaksanakan PoD agar wilayah kerja miliknya apat dialokasikan kepada investor lain. Langkah ini tidak hanya berpotensi meningkatkan lifting, tetapi juga akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Langkah lain yang dapat diambil pemerintah adalah melakukan revitalisasi terhadap 4.500 sumur minyak (idle well). Program revitalisasi ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada dan memaksimalkan produksi dari sumur-sumur yang sudah ada.