Bahlil Ungkap Sederet Langkah Strategis Indonesia untuk Net Zero Emission Global, Genjot Berbagai Potensi dan Kerja Sama Hijau

Jakarta, tvOnenews.com - Ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan, kini tengah menghantui seluruh dunia.

Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050. Sementara itu, Indonesia  telah menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.

Sejumlah langkah telah di tempuh pemerintah Indonesia, diantaranya menjalin kerja sama strategis dengan negara maju dalam upaya net zero emission.

Terbaru, Indonesia dengan Jepang menggelar Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) ke-8 sebagai ajang penting untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor energi pada 5 Desember 2024.

“Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi dengan target 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton. Sementara itu pencapaian Indonesia pada 2023, di mana emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton melalui efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (23/12/2024).

Bahlil menjelaskan, Indonesia juga berkomitmen memanfaatkan potensi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mangan untuk mendukung pengembangan industri baterai. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan mempercepat inovasi di sektor energi. 

Baca Juga

Permintaan EV dan Energi Hijau Naik, Industri Tembaga RI Jadi Motor Ekonomi Baru

"Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,” ucap Bahlil.

Selain Jepang, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Kanada dalam upaya mencapai net zero emission melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) terkait mineral kritis yang ditandatangani oleh Menteri Bahlil dan pemerintah Kanada pada 3 Desember 2024.

MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan. 

Kolaborasi ini diharapkan mendukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat. 

"Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6%. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8%, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut," jelasnya.

Sementara itu dalam ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF), Bahlil menegaskan komitmen Indonesia untuk soal transisi energi sebagai terobosan utama dalam mewujudkan komitmen global guna mencapai dekarbonisasi. Indonesia bahkan menunjukkan sikap serius atas upaya tersebut kepada pemerintah Tiongkok. 

"Kami telah mengembangkan Peta Jalan Emisi Nol Bersih atau net zero emission (NZE) yang komperhensif di sektor energi," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan peluang kolaborasi kepada Tiongkok. Tawaran ini atas dasar besarnya potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Indonesia, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kayan (13.000 MW) dan Mamberamo, Papua (24.000 MW). 

"Ini sebuah potensi yang kita tawarkan ke Tiongkok untuk bisa berkolaborasi bersama. Ini tidak mungkin kita lakukan sendiri," jelas Bahlil.

Aspek lain yang menjadi fokus pemerintah ke depan adalah keberadaan hilirisasi yang berorientasi pada energi hijau dan industri hijau, dimana implementasi kebijakannya adalah energi listrik.

Untuk itu, berdasarkan roadmap transisi energi, pemerintah Indonesia menerapkan strategi menuju karbon netral dari sisi suplai, seperti fokus pada pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, dan hidrogen. 

Di samping itu, langkah lain yang diambil adalah penghentian pembangkit listrik batubara secara bertahap, dan penggunaan teknologi rendah emisi, yaitu teknologi CCS/CCUS. Sementara dari sisi demand, antara lain pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemanfaatan biofuel, dan penerapan manajemen energi. (rpi)