Lebih Menguntungkan dari PPN 12 Persen, Ada Potensi Cukai Karbon Rp92 Triliun yang Bisa Ditarik dari Kendaraan Bermotor

Jakarta, tvOnenews.com - Cukai karbon kendaraan bermotor diusulkan untuk menjadi opsi sumber pendapatan negara daripada menaikkan PPN menjadi 12 persen.

Hal itu disampaikan oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan cukai karbon (CO2), mengingat besarnya volume kendaraan bermotor di Indonesia.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin dalam keterangannya menyatakan, potensi pemasukan negara dari cukai karbon sangat besar dan diperkirakan sekitar Rp92 triliun per tahun.

"Potensi cukai ini sebesar Rp92 triliun/tahun (netto), jauh lebih besar ketimbang tambahan 1 persen dari kenaikan PPN yang hanya Rp67 triliun/tahun," kata Amad Safarudin di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Safrudin menjelaskan, mitigasi emisi karbon bisa menjadi pemicu bagi pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sektor otomotif.

Selain itu, Indonesia juga sekaligus bisa menjalankan amanat global dalam memerangi krisis iklim yang melanda dunia dengan dampak negatifnya.

Baca Juga

Tingkatkan Kualitas SDM Daerah, Wamendagri Wiyagus Dorong Pemanfaatan IMM

Melalui cukai karbon kendaraan bermotor, kata Safrudin mencontohkan, maka potensi Rp92 triliun/tahun itu akan serta merta diperoleh oleh pemerintah.

Apalagi jika kebijakan tersebut juga diterapkan di seluruh sektor pembangunan dan industri, maka potensi pendapatan negara dari cukai yang diperoleh akan sangat besar.

Perkiraan jumlah pemasukan tersebut adalah jumlah netto setelah dikurangi insentif fiskal yang dialokasikan sebagai reward bagi kendaraan emisi karbon rendah (net-zero emission vehicle/net-ZEV).

Net-ZEV adalah tren global saat ini yang mengandalkan power-train (tenaga penggerak) berupa motor listrij berbasis battery (battery electric vehicle/BEV).

BEV sebagai net-ZEV merupakan competitive advantage bagi Indonesia dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah untuk komponen BEV terutama baterai (Ni, Co, rare earth), selain prototipe yang berhasil dikembangkan anak bangsa, berpeluang menempatkan Indonesia sebagai bagian penting dari global supply chain of BEV.

"Efisiensi energi adalah keniscayaan demi ketahanan energi nasional sekaligus mencegah menyublimnya income pemerintah akibat beban penyediaan pasokan energi (BBM) nasional," katanya.

Sementara, mitigasi emisi karbon, lanjutnya, adalah amanat dunia dalam mencegah kenaikan temperatur global lebih dari 1,5 derajat Celsius pada 2100 (Paris Agreement yang sudah diratifikasi melalui UU No 16/2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement). (ant/rpi)