News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Resmi Dihapus Tapi Seleksi PPPK Belum Selesai, Honorer Masih Dapat Gaji pada Tahun 2025: Simak Aturannya, Ada Soal Uang Lembur dan Makan

apakah honorer masih mendapatkan gaji di masa transisi antara penghapusan honorer dan pengangkatan PPPK?
Jumat, 3 Januari 2025 - 10:07 WIB
Ilustrasi PNS
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah telah menghapus status tenaga kerja honorer di seluruh instansi kepemerintahan pada awal 2025.

Penghapusan honorer tersebut sebagaimana isi UU Nomor 20 tahun 2023.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dijelaskan dalam UU tersebut, tenggat waktu penghapusan status honorer pada Desember 2024.

Pemerintah tidak juga serta merta memberhentikan honorer dengan proses PHK alias pemutusan hubungan kerja.

tvonenews

Mereka diberi kesempatan dengan peluang besar untuk lolos dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2024.

Sayangnya, proses seleksi tersebut belum selesai hingga masuk tahun 2025.

Diketahui, seleksi PPPK 2024 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah memasuki proses pengumuman akhir, sedangkan tahap dua masih di proses pendaftaran peserta seleksi.

Lantas, apakah honorer masih mendapatkan gaji di masa transisi ini?

Kabar baik baik bagi honorer, karena pemerintah tetap mengatur pemberian gaji honorer di tahun 2025.

Aturan tersebut tertuang dalam PMK nomor 39 tahun 2024.

Besaran  gaji disesuaikan dengan daerah tugas masing-masing dari honorer.

Sayangnya, gaji honorer yang dialokasikan hanya untuk tugas tertentu.

Yakni satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti. 

"Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti sebagaimana  yang dimaksud tidak termasuk dari penyedia alih daya (outsourcing)," tulis aturan tersebut. 

Aturan tersebut juga mengatur uang lembur dan uang makan untuk honorer yang disebutkan sebelumnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tugas lembur honorer yang dimaksud, adalah tugas yang tertulis dalam surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Sedangkan uang makan, adalah diberikan untuk honorer yang sedang menjalankan tugas lembur. (vsf)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Produksi Suzuki Indonesia Tembus 15 Juta Unit, Diekspor ke 68 Negara

Produksi Suzuki Indonesia Tembus 15 Juta Unit, Diekspor ke 68 Negara

Capaian tersebut menjadi bukti perkembangan fasilitas manufaktur perusahaan di Tanah Air yang didukung oleh jaringan pemasok serta pelaku usaha lokal.
Dana White Murka Usai Merab Dvalishvili dan Usman Nurmagomedov Baku Hantam

Dana White Murka Usai Merab Dvalishvili dan Usman Nurmagomedov Baku Hantam

Dana White mengecam keras aksi baku hantam yang terjadi di sebuah hotel tersebut dan menyebut tindakan para petarung beserta rombongannya sebagai sesuatu yang bodoh.
Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Polres Malang memburu pelaku pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di rumahnya, di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir
BRI Perkuat Pengelolaan Risiko, Kualitas Kredit dan Kinerja Terus Meningkat

BRI Perkuat Pengelolaan Risiko, Kualitas Kredit dan Kinerja Terus Meningkat

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat perbaikan NPL menjadi 2,85% hingga September 2026, seiring penguatan pengelolaan risiko, pertumbuhan kredit, dan peningkatan laba bersih.
Bertabur Bintang, Daftar Pemain Drama Korea The Remarried Empress

Bertabur Bintang, Daftar Pemain Drama Korea The Remarried Empress

Drama Korea The Remarried Empress bertabur bintang. Simak daftar pemain lengkapnya, mulai dari Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk hingga Lee Se-young.
BYD Siapkan Pabrikan di Subang, Bisa Produksi 150 Ribu Mobil per Tahun

BYD Siapkan Pabrikan di Subang, Bisa Produksi 150 Ribu Mobil per Tahun

‎Kehadiran teknologi tersebut menjadi salah satu upaya BYD untuk menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang lebih praktis bagi konsumen di Tanah Air. 

Trending

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT