Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN 2024 Naik Hingga Rp45,4 Triliun, Ini Kata Wakil Menteri Keuangan

Jakarta, tvonenews.com - Pemerintah mencatat terjadinya kenaikan dalam realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp45,4 triliun. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi SILPA 2023 sebesar Rp19,4 triliun.

SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Jumlah SILPA 2024 ini berarti pemerintah memiliki kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp45,4 triliun dibandingkan dengan kebutuhan menutup defisit anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers Realisasi APBN KiTa 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025). “Kita mengalami SILPA Rp45,4 triliun, ini juga karena ada beberapa dari sisi pembiayaan yang terus kita lakukan,” kata Sri Mulyani.

Meski terdapat SILPA yang lebih besar di tahun 2024, Sri Mulyani mengaku pemerintah telah melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Hal ini dapat dilihat dari realisasi defisit anggaran yang lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.

Realisasi sementara APBN 2024 menunjukkan bahwa total defisit hanya sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini sama dengan lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar Rp609,7 triliun, atau 2,70 peren dari PDB.

Baca Juga

Menko Muhaimin Beri Penghargaan atas Kepatuhan Badan Usaha dan Pemda dalam Program JKN

Jadi Penyangga

Meski terdapat kelebihan pembiayaan anggaran di 2024, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengaku pemerintah butuh SILPA untuk menjadi penyangga atau shock absorber untuk menghadapi gejolak perekonomian.

“Dengan pengelolaan anggaran yang efisien sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA berhasil mencapai Rp45,4 triliun,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut Thomas Djiwandono menjelaskan, kelebihan pembiayaan anggaran dalam SILPA di tahun 2024,  dibutuhkan pemerintah untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi di tahun 2025.

“SILPA ini akan menjadi bantalan yang penting dalam memperkuat buffer fiskal APBN di 2025 memberikan ruang yang lebih luas untuk menghadapi berbagai dinamika yang bisa terjadi di tahun 2025,” jelasnya. (hsb)