Kementerian Perkim Pastikan Keberhasilan Pembangunan Rumah Susun melalui Perencanaan Matang

Mataram, tvOnenews.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan rumah susun kini dijamin melalui perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan proyek. Wakil Menteri Perkim, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya belajar dari kegagalan di masa lalu agar pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat,” ujar Fahri saat kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan bahwa program perumahan di desa saat ini fokus pada penataan kawasan yang tidak hanya meningkatkan kualitas rumah, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga. Di perkotaan, di mana harga tanah lebih mahal, pembangunan rumah susun menjadi solusi utama.

Namun, ia menekankan bahwa rumah susun dengan lebih dari tiga lantai harus dilengkapi fasilitas seperti lift untuk memastikan kenyamanan penghuni. 

“Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang,” tambah Fahri.

Fahri mengungkapkan bahwa kegagalan pembangunan hunian sering kali disebabkan oleh perencanaan yang buruk. Ia menyoroti kasus rumah susun di Kayangan, Lombok Timur, yang gagal karena lokasinya terlalu jauh dari pantai—padahal diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah. Selain itu, bangunan lima lantai tersebut tidak memiliki lift, sehingga tidak nyaman bagi penghuni.

Baca Juga

Meikarta Disiapkan Jadi Rusun Subsidi, Gubernur Jabar KDM Dukung Hunian Terjangkau untuk Warga

Masalah lain yang dihadapi proyek rumah susun tersebut adalah ketiadaan sumber air bersih. Meski pengeboran air tanah telah dilakukan hingga tujuh kali, tidak ditemukan sumber air yang memadai, sehingga rumah susun tersebut akhirnya ditinggalkan oleh penghuninya.

Fahri mengingatkan para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan yang hanya berlandaskan kepentingan politik atau balas budi. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan,” tegas Fahri.

Dengan pembenahan perencanaan yang lebih baik, Fahri berharap program perumahan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di desa maupun di perkotaan, dan mendukung pembangunan kawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (ant/nsp)