Intervensi Bantuan Pangan dan SPHP Beras untuk Menjaga Keseimbangan Hulu-Hilir

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus memastikan keseimbangan antara hulu dan hilir dalam ekosistem pangan melalui berbagai instrumen strategis. Salah satu langkah andalan dalam tahap pascapanen perberasan adalah Bantuan Pangan (Banpang) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program ini telah terbukti berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Pada 2025, program Banpang dan SPHP beras akan dilanjutkan sesuai usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program direncanakan dimulai awal tahun, dengan mempertimbangkan dinamika perberasan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa Banpang dan SPHP menjadi instrumen utama untuk mencegah lonjakan harga beras, terutama menjelang panen raya pada Maret 2025.

“Keseimbangan antara hulu dan hilir sangat penting. Salah satu instrumen intervensi yang digunakan adalah bantuan pangan dan SPHP. Sesuai arahan Menko Pangan dan persetujuan Presiden, dalam dua bulan ke depan kita akan bekerja sama dengan Perum Bulog untuk melaksanakan program ini,” ungkap Arief saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025).

Ia juga menambahkan bahwa saat panen raya tiba, program intervensi dapat dilakukan secara selektif. Daerah yang sedang panen raya akan mendapatkan pengurangan distribusi beras SPHP, sementara ketersediaan beras SPHP tetap dijaga di pasar-pasar untuk memberikan masyarakat opsi harga yang lebih terjangkau.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), beras memiliki andil besar dalam pergerakan inflasi nasional, yaitu sebesar 0,15 persen. Di tahun 2024, meskipun inflasi beras sempat meningkat hingga 5,32 persen pada Februari, pemerintah berhasil menekan angka tersebut hingga inflasi beras turun menjadi 0,1 persen pada akhir tahun.

“Selain untuk stabilisasi harga, Banpang dan SPHP juga mendukung perputaran stok dinamis, sehingga kualitas beras Bulog terus terjaga,” tambah Arief.

Arief juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga harga gabah di tingkat petani. Tren harga gabah yang meningkat secara konsisten memberikan dampak positif pada Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP).

“Meski harga gabah sempat di bawah HPP pada puncak panen raya April 2024, tren kenaikannya terus terlihat. Pemerintah telah menjaga agar harga gabah petani berada di atas HPP mulai Juni 2024,” jelasnya.

Menurut BPS, rerata harga Gabah Kering Panen (GKP) pada Desember 2024 mencapai Rp6.357 per kilogram, 5,95 persen lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sebaliknya, pada April 2024 saat puncak panen raya, harga GKP sempat berada di bawah HPP, yaitu Rp5.686 per kilogram. Namun, sejak Juni 2024, harga gabah kembali melampaui HPP dengan rerata Rp6.171 per kilogram.

Dengan Banpang dan SPHP beras, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong kesejahteraan petani. Program ini tidak hanya melindungi konsumen dari lonjakan harga tetapi juga memastikan petani mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka.

Keberlanjutan program ini di 2025 diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekonomi di sektor pangan nasional, sekaligus menekan inflasi dan mendukung pencapaian target ketahanan pangan secara menyeluruh. (nsp)