Demi Ngirit Anggaran Rp256 Triliun, Sri Mulyani Pangkas 16 Pos Sumber Dana per Kementerian: Paling Tinggi Sentuh 90 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Tak main-main, 16 pos belanja menjadi poin yang diminta untuk dilakukan efisiensi.

Perintah itu, tertuang dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025.

Sri Mulyani menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta K/L untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun.

Baca Juga

Hadiri Taklimat Presiden Prabowo, Mardiono: Pemerintah Telah Buktikan Efektivitas dan Kinerjanya dalam Hadapi Ketidakpastian Dunia

Dalam keterangannya, persentase pemotongan anggaran bervariasi antar satu pos dengan pos lain.

Besaran pemotongan anggaran mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Untuk mekanismenya, menteri/pimpinan lembaga dapat melakukan identifikasi rencana efisiensi sesuai persentase yang telah ditetapkan. Efisiensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional. (ant/vsf)