Dampak Program MBG yang Serap Anggaran Besar Baru Terasa dalam Jangka Panjang, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Sebagaimana diketahui, anggaran program MBG dalam APBN 2025 akhirnya disepakati sebesar Rp71 triliun. Namun, angka ini masih berpotensi meningkat seiring perkembangan jumlah penerima manfaat.

Jika target penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa, maka kebutuhan dana program ini diperkirakan mencapai Rp215,54 triliun, belum termasuk biaya operasional dan faktor lainnya.

"Angka ini sekitar Rp215 triliun ini tentu sangat besar untuk APBN, karena di APBN 2025 itu angkanya lebih besar dari belanja modal yang hanya Rp190 triliun. Kemudian juga lebih besar dari belanja bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat," ujar Annisa.

Untuk menutupi kebutuhan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat mengalokasikan dana dari pos belanja lain yang cukup besar di APBN 2025, yakni 21,46%.

Pemerintah sendiri telah merencanakan belanja lainnya untuk berbagai kebutuhan, termasuk bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum memiliki bagian anggaran sendiri, mitigasi risiko fiskal, ketahanan pangan, serta pembayaran kewajiban pemerintah.

"Jadi sebenarnya anggaran dari MBG dan tambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian mungkin bisa dari sini, tapi mungkin hanya sedikit yang bisa diberikan untuk program-program itu," katanya.

Baca Juga

Aksi Rakyat Bela Indonesia Serukan Perlawanan terhadap Pengkhianat Bangsa, Soroti Dugaan Penyadapan

Annisa juga menyarankan pemerintah untuk menggandeng pihak swasta dan lembaga filantropi guna meringankan beban APBN.

Selain itu, integrasi program MBG dengan inisiatif lain yang sejalan, seperti program penurunan stunting dan peningkatan kesehatan serta pendidikan, bisa menjadi solusi efektif.

Untuk itu, perlu ada kolaborasi antarkementerian dan lembaga karena masing-masing kementerian, seperti misalnya Kementerian Kesehatan, itu kan ada program untuk pemberian nutrisi pada balita, untuk ibu hamil.

"Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dikolaborasikan. Atau misalnya bantuan-bantuan sosial lain yang diperuntukkan hal yang sama, misalnya bantuan pangan untuk pendidikan, supaya anaknya bisa makan, ada PKH (Program Keluarga Harapan) dan segala macam. Jadi, perlu ada dirunut lagi program-programnya dan apa yang bisa dielaborasikan untuk menambah pembiayaan dari MBG ini," jelasnya.

Meskipun program MBG mungkin akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan dengan matang keberlanjutannya. Menghadapi tantangan anggaran yang besar, kolaborasi dengan berbagai pihak serta integrasi dengan program lain diperlukan agar manfaat MBG benar-benar bisa dirasakan dalam jangka panjang. (ant/rpi)