Ekonom: Pemangkasan Anggaran PU oleh Presiden Prabowo Merupakan Langkah Rasional

Meskipun pembangunan infrastruktur tetap penting, Achmad menegaskan bahwa prioritasnya harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan investor atau kelompok ekonomi tertentu.

“Infrastruktur yang inklusif seperti jalan umum gratis, angkutan massal murah, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, harus lebih diutamakan dibandingkan proyek komersial seperti jalan tol berbayar,” jelasnya.

Dalam satu dekade terakhir, belanja infrastruktur Indonesia lebih banyak dialokasikan untuk proyek jalan tol dan PSN. Data menunjukkan bahwa bidang Bina Marga, yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan jembatan, memperoleh alokasi terbesar, yaitu 44,01 persen dari total anggaran infrastruktur.

Sebaliknya, sektor-sektor yang lebih esensial bagi kesejahteraan rakyat kecil, seperti sanitasi, air bersih, dan perumahan rakyat, hanya mendapat sekitar 24,5 persen dari total anggaran.

Achmad menilai bahwa jalan tol berbayar memang meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi pengguna utamanya tetap berasal dari kelas menengah atas dan sektor bisnis, terutama industri logistik. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, seperti akses terhadap hunian layak, sanitasi yang baik, dan air bersih yang terjangkau. (ant/nsp)

Baca Juga

Polri Dinilai Mampu Ikut Berperan Realisasi Program Prioritas Pemerintah