Menteri PKP: Data BPS Dijadikan Acuan untuk Bantuan Perumahan yang Tepat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan perumahan agar lebih tepat sasaran.

"Arahan Presiden sangat jelas bahwa data harus terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Presiden berpesan agar bantuan tidak salah sasaran. Oleh karena itu, saya akan secara konsisten menggunakan data dari BPS dan mengeluarkan Instruksi Menteri agar data yang digunakan dalam pembangunan perumahan berasal dari BPS," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan bahwa data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari BPS akan segera dimanfaatkan dalam pelaksanaan berbagai program bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kami segera menjalankan program yang memerlukan data akurat, seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dan pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat," jelasnya.

Sebagai langkah persiapan, Ara juga menginstruksikan asosiasi pengembang perumahan untuk menyusun data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu faktor dalam merancang skema baru rumah subsidi, termasuk rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025.

Baca Juga

Dukung Program 3 Juta Rumah, Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR dan Hapus Hambatan Domisili

Menurutnya, informasi mengenai biaya pembangunan rumah subsidi juga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan harga rumah subsidi yang lebih sesuai dengan kondisi pasar.

Ara menekankan bahwa dalam merancang perubahan kebijakan perumahan, ia berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat, pemerintah, maupun pengusaha. (ant/nsp)