KTNA: Semangat Petani Menjadi Kunci dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa potensi produksi beras nasional pada Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, mengalami kenaikan signifikan 52,32 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang hanya 5,69 juta ton.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa peningkatan produksi ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diproyeksikan mencapai 2,83 juta hektare, naik sekitar 970.330 hektare atau 52,08 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 1,86 juta hektare.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa lonjakan produksi beras ini merupakan hasil dari berbagai strategi yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurutnya, program-program unggulan seperti optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, perluasan areal tanam, serta mekanisasi pertanian terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani.

"Langkah-langkah ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil panen dan ketersediaan beras nasional," ujar Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2).

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sesuai HPP Rp6.500 per kilogram merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Baca Juga

Dari Kebiasaan Membakar ke Ekonomi Sirkular, Kisah Petani Hutan di Sekitar Lapangan Gas JTB

Pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram, yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2025 dan diterapkan pada pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dilakukan agar kesejahteraan petani meningkat.

"Dengan adanya pembaruan kebijakan HPP, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat. Selain itu, kebijakan ini juga akan mendorong semangat petani dalam meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah," jelas Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2). (ant/nsp)