KTNA: Semangat Petani Menjadi Kunci dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor, menekankan bahwa menjaga semangat petani sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka tetapi juga berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan.

"Faktor utama dalam peningkatan produksi adalah menjaga semangat petani dengan mengoptimalkan teknologi budidaya dan pasca panen. Inilah semangat yang terus kami tanamkan kepada petani padi agar mereka dapat berkontribusi dalam swasembada pangan," ujar Yadi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut menanggapi proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras nasional pada Januari-Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, meningkat 52,32 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 5,69 juta ton.

Yadi menegaskan bahwa semangat utama dalam peningkatan produksi adalah optimalisasi teknologi pertanian dan pasca panen agar hasil pertanian semakin maksimal dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Ia juga menyatakan bahwa KTNA mendukung penuh langkah pemerintah dalam menghentikan impor beras, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta membuktikan bahwa Indonesia mampu mencapainya secara mandiri.

Lebih lanjut, Yadi mengungkapkan bahwa KTNA telah terbiasa beradaptasi dengan perubahan iklim serta fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi, tanpa menyebabkan dampak signifikan terhadap produktivitas pertanian.

Baca Juga

Bantu Anak Petani Untuk Kuliah, Pemkab. Karawang Siapkan Beasiswa

Selain itu, KTNA mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang pro-petani, seperti subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Melalui langkah-langkah tersebut, KTNA berharap sektor pertanian dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Menurut Yadi, kesejahteraan petani tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada stabilitas harga gabah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah konsisten dalam menjaga harga Gabah Kering Panen (GKP) serta memastikan penyerapan gabah dilakukan secara optimal dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Kesejahteraan petani hanya bisa tercapai jika pemerintah tetap konsisten menjaga harga gabah kering panen. Pemerintah wajib menyerap gabah, bukan hanya beras," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa potensi produksi beras nasional pada Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, mengalami kenaikan signifikan 52,32 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang hanya 5,69 juta ton.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa peningkatan produksi ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diproyeksikan mencapai 2,83 juta hektare, naik sekitar 970.330 hektare atau 52,08 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 1,86 juta hektare.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa lonjakan produksi beras ini merupakan hasil dari berbagai strategi yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurutnya, program-program unggulan seperti optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, perluasan areal tanam, serta mekanisasi pertanian terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani.

"Langkah-langkah ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil panen dan ketersediaan beras nasional," ujar Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2).

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sesuai HPP Rp6.500 per kilogram merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram, yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2025 dan diterapkan pada pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dilakukan agar kesejahteraan petani meningkat.

"Dengan adanya pembaruan kebijakan HPP, diharapkan kesejahteraan petani semakin meningkat. Selain itu, kebijakan ini juga akan mendorong semangat petani dalam meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah," jelas Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2). (ant/nsp)