Nasib 1.235 Penyuluh Koperasi setelah Efisiensi Anggaran Rp155,8 Miliar di Kemenkop, Bakal Kena PHK Semua?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi angkat bicara terkait 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang disebut-sebut terdampak efisiensi anggaran.

Diketahui, anggaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) dipangkas Rp155.826.534.000 (Rp155,8 miliar) dari pagu anggaran 2025 mencapai Rp473.310.018.000 (Rp473,3 miliar).

Saat Rapat Kerja Kemenkop bersama DPR, Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menanyakan terkait rencana efisiensi anggaran Kementerian Koperasi sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L.

Disebutkan bahwa efisiensi anggaran belanja tidak termasuk dalam belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos).

Rieke Diah Pitaloka lantas mempertanyakan hal itu menyinggung isu PHK terhadap PPKL seperti yang terjadi pada mitra komisi lain.

"Karena kami tidak mau mendengar seperti kejadian-kejadian mitra komisi lain, lalu terjadi PHK, begitu. Harus ada kepastian di dalam rapat ini bahwa efisiensi yang saudara-saudara lakukan sudah sesuai dengan surat Menteri Keuangan," kata Rieke di Gedung DPR, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga

Budi Arie: Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

Merespons hal tersebut, Menkop Budi Arie menyinggung bahwa setidaknya ada 1.235 orang PPKL yang akan terdampak dari adanya efisiensi anggaran.

Budi Arie menjelaskan, anggaran untuk petugas penyuluh koperasi masuk dalam anggaran barang dan jasa, sehingga anggaran itu langsung dipotong.

"Tentang 1.235 PPKL penyuluh koperasi lapangan. Itu yang nanti kita formulasikan, karena itu akan terganggu pasti. Karena dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa, sehingga langsung dipotong. Itu pasti dampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa. Maka itu, jasa. Jadi langsung dipotong," jawab Budi Arie.

Rieke lantas mempertegas pertanyaannya soal dampak dari efisiensi anggaran utamanya bagi petugas penyuluh koperasi.

"Supaya orang tahu akibat dari efisiensi yang dilakukan ada 1.235 orang yang akan quote on quote terkena PHK karena masuk dalam item barang dan jasa. Begitu ya Pak?," tanya Rieke kepada Menkop.

Menkop lalu sempat membenarkan bahwa akan ada 1.235 PPKL yang terdampak atas hal tersebut, "iya, betul," kata Menkop.

Tetapi, setelah rapat selesai, Menkop Budi Arie  menyatakan bahwa tidak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 1.235 orang PPKL di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

"Bukan di-PHK, itu PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. Bukan di-PHK," kata Budi setelah Rapat Kerja Komisi VI DPR.

Budi menyampaikan, pihaknya tetap akan memberdayakan PPKL guna membantu pengembangan perkoperasian di Indonesia.

"Itu kan skemanya kan barang dan jasa sehingga kita juga ingin mengusahakan supaya mereka (PPKL) tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia," ujar Menkop.

Budi Arie kemudian menuturkan, pihaknya masih akan menggunakan jasa PPKL untuk membantu meningkatkan semangat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

"Mungkin nanti kita sesuaikan misalnya Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Ya nantilah, itu masih ada," katanya.

Apalagi, menurut Menkop, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan, koperasi yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 130 ribu dan masih membutuhkan dukungan.

"Kan gairah masyarakat untuk berkoperasi harus kita tingkatkan, dan itu tentu saja masih kurang, karena kan cakupan koperasi kita kan besar sekali, ada sekitar 130 ribu, negara kita luas," tegas Budi Arie. (ant/rpi)