Jakarta tvOnenews.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran setelah dilakukan efisiensi. Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan pariwisata dapat tetap berjalan secara efektif hingga ke tingkat desa.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2).
Novita juga meminta kejelasan terkait alokasi anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 pascaefisiensi. Ia mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat menjadi destinasi wisata global jika akses jalan masih belum memadai.
“Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 masuk dalam rencana kerja yang mana setelah efisiensi ini? Apakah ada mekanisme kolaborasi dengan sektor-sektor terkait untuk pembangunan infrastruktur pariwisata daerah?” tanyanya.
Selain itu, Novita juga menyoroti penerapan Tourism 5.0, yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi, sebagai salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata.
“Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform yang mengintegrasikan data daerah-daerah wisata di Indonesia?” ujarnya.
Load more