Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Jadi Rp115 Miliar, Nasib Sewa Mobil Listrik Berubah

Jakarta, tvOnenews.com - Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami pemangkasan signifikan dari Rp277,5 miliar menjadi Rp161,9 miliar untuk tahun 2025. 

Pemotongan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengurangi anggaran sebesar Rp123,6 miliar.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa anggaran efektif yang tersedia kini hanya Rp161,9 miliar, sehingga Kementerian harus melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor.

Erick mengungkapkan bahwa ia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar pagu anggaran Kementerian BUMN dapat ditingkatkan menjadi Rp215 miliar, yang dianggap sebagai batas minimum operasional kementerian. 

Meskipun belum ada konfirmasi resmi, pihak Kemenkeu memahami bahwa usulan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sebagai langkah efisiensi, Kementerian BUMN telah memangkas anggaran di beberapa pos, antara lain:

• Perjalanan dinas dikurangi 54%

• Biaya pengawasan BUMN dipotong 50%

• Fasilitas IT dikurangi 41%

• Pengurangan Alat Tulis Kantor (ATK) hingga 90%

• Pemotongan fasilitas pimpinan sebesar 70%

• Efisiensi penggunaan gedung hingga 39%

• Pengurangan kegiatan rapat dan seremonial sebesar 43%

Baca Juga

Menhaj Ungkap Anggaran Haji Rp512 Miliar Masih Tertahan di Kemenag

Salah satu dampak pemotongan anggaran adalah perubahan kebijakan terkait kendaraan dinas. Awalnya, Kementerian BUMN menyewa mobil listrik untuk operasional. 

Namun, dengan anggaran yang terbatas, Erick Thohir memutuskan untuk mengganti mobil listrik dengan kendaraan hybrid yang lebih hemat biaya.

"Kami coba mengganti dari mobil listrik ke hybrid, karena harga sewa mobil hybrid bisa lebih murah hingga 66%," ujar Erick.

Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi, tanpa mengorbankan keberlanjutan operasional kementerian. (nsp)