Irfan Setiaputra Ternyata Baru Tahu Akan Dicopot dari Dirut Garuda Cuma 30 Menit Sebelum RUPSLB, Singgung Para Pemegang Saham: Waktu Itu Saya Pede...

Jakarta, tvOnenews.com - Irfan Setiaputra dicopot dari dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 November 2024. Pencopotan Irfan Setiaputra Indonesia boleh dibilang mendadak. 

Indikasi ini terlihat dari informasi formal dari pemegang saham kepada Irfan yang diberikan hanya 30 menit sebelum menggelar RUPSLB.

"Saya ini profesional, walaupun (kerja) di BUMN saya declare saya profesional. Profesional itu taat asas ," kata Irfan Setiaputra dikutip dari akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (21/2/2025).

Irfan Setiaputra mengatakan, ia tidak pernah mempertanyakan alasan mengapa ia dicopot dari Dirut Garuda Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak sepenuhnya pemegang saham.

"Ada tiga pertanyaan yang tidak akan pernah saya ajukan kepada pemegang saham juga kepada publik, kepada siapapun. Pertama, kenapa saya diganti. Kedua, siapa yang ganti saya. Ketiga, kenapa dia? Karena menurut saya itu kewenangan sepenuhnya pemegang saham, enggak perlu saya pertanyakan. Karena dulu waktu diangkat saya tak mempertanyakan," ungkapnya.

Pencopotan Irfan Setiaputra memancing rasa kepenasaran publik. Sebab, Garuda Indonesia dinilai punya karakter di tangan Irfan. 

Baca Juga

Garuda Indonesia Buka Suara soal Isu Merger dengan Pelita Air, Beberkan Perkembangan Terbaru

Akbar Faizal pun penasaran mengapa Dirut yang dianggap punya performa bagus bisa diganti. Bahkan, keputusan itu disampaikan hanya 30 menit sebelum RUPSLB.

"Saya mungkin bisa bercerita. Jadi memang satu hari tiba-tiba, kami manajemen, dalam hal ini saya, menerima surat dari pemegang saham untuk mengadakan RUPSLB. Dan karena kita perusahaan Tbk, kita harus memasukkan pengajuan kepada otoritas bursa dan itu butuh 40-45 hari untuk bisa diadakan (RUPSLB). Karena semua pemegang saham punya hak yang sama, meskipun ia hanya memegang satu lembar saham. Kalau BUMN yang 100 persen milik pemerintah, itu dipanggil aja untuk menggelar RUPSLB," tutur Irfan.

Waktu itu Irfan sempat bertanya kenapa harus ada RUPSLB lagi. Sebab, itu adalah RUPSLB yang ketiga pada 2024. 

RUPSLB yang pertama tidak bisa diambil keputusan karena jumlah yang hadir kurang. Sementara RUPSLB yang kedua dilakukan karena ada komisaris baru.

"Dan yang ketiga saya bertanya,'kenapa sih enggak ditungguin tahun depan aja', apalagi materinya ada direksi dan komisaris. Saya waktu itu pede, 'enggak mungkin Irfan diganti, kan tanggung juga lah, baru dilantik kemarin'. Tapi saya pada dasarnya enggak pingin tahu juga," beber Irfan.