Bahlil Lantik 3 Pejabat Baru di SKK Migas untuk Genjot Swasembada Energi, Kejar Target Lifting: Ini Sosoknya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi lantik tiga pejabat baru di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pelantikan tersebut digelar di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025), sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pencapaian target di sektor migas.

Mereka yang dilantik adalah petinggi di Deputi Eksplorasi, Deputi Eksploitasi, dan Deputi Bisnis.

"Pelantikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyegarkan organisasi, tetapi juga memperkuat konsolidasi di SKK Migas guna mempercepat pencapaian target ketahanan energi nasional,” kata Bahlil dalam sambutannya.

“Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Asta Cita," imbuhnya.

Menteri ESDM, perubahan di jajaran SKK Migas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta mempercepat akselerasi industri migas di Indonesia.

Baca Juga

Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Belum Pasti, Bahlil: Pemerintah Masih Cek Data

"Untuk mewujudkan program swasembada energi, khususnya ketahanan energi," ujarnya.

Tiga pejabat yang dilantik adalah Rikky Rahmat Firdaus sebagai Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas.

Kedua, ada Taufan Marhaendrajana yang menggantikan Wahju Wibowo sebagai Deputi Eksploitasi SKK Migas.

Ketika,  Eka Bhayu Setta yang kini diangkat sebagai Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas menggantikan Rudi Satwiko.

Bahlil menegaskan, pejabat baru harus mampu meningkatkan lifting minyak nasional dari 580–590 ribu barel per hari (bph) menjadi 630–650 ribu bph pada 2025, sambil menunggu penerapan teknologi terbaru.

"Berbagai teknologi seperti EOR (Enhanced Oil Recovery) segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyelesaian 301 rencana pengembangan atau POD yang tertunda.

Bahlil menegaskan agar perusahaan yang telah melakukan eksplorasi namun belum berproduksi segera dievaluasi.

"Karena kalau mereka tahan konsesi, kapan kita bisa meningkatkan produksi," ucapnya. (rpi)