Perangi Kemiskinan Ekstrem: BSKDN dan BPJS-Tenaga Kerja Bersatu Lindungi Pekerja Rentan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam melindungi masyarakat dengan kemiskinan ekstrem dan pekerja rentan. 

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh daerah Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R.P. Tendean, mengungkapkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam Astacita, yaitu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. 

"Kolaborasi ini bukan sekadar program biasa, tetapi sebuah upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan kronis di masyarakat kita," tegas Noudy. 

Ia menambahkan bahwa pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrem sering kali tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial yang memadai, sehingga rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko sosial ekonomi.

Program UCJ ini didukung oleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menjamin pekerja rentan, termasuk petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat miskin ekstrem yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Langkah strategis ini tidak hanya berfokus pada peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem sosial yang inklusif dan berkelanjutan. 

"Kita tidak bisa membiarkan mereka berjuang sendirian. Pemerintah hadir untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak atas perlindungan sosial," tegas Noudy. 

Ia menekankan bahwa program ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan kemiskinan akibat kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, BSKDN Kemendagri juga mendorong inovasi dalam pelayanan perizinan di daerah dengan pendekatan teknologi informasi yang terintegrasi. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan investasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, turut mengapresiasi kolaborasi ini dan menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan BSKDN Kemendagri. 

"Ini adalah langkah besar untuk memastikan pekerja rentan mendapat perlindungan yang layak. Kami siap bekerja keras untuk mencapai target cakupan nasional yang maksimal," ujar Anggoro. 

Ia juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pemerintah daerah yang berhasil dalam memperluas cakupan UCJ, BSKDN Kemendagri mendukung peluncuran UCJ Award. 

Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melindungi pekerja rentan dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing.

Dalam kunjungan tim BPJS Ketenagakerjaan ke kantor BSKDN di Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025, Noudy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan implementasi UCJ di lapangan. 

"Kita harus bergerak cepat dan efektif. Tidak ada alasan lagi untuk menunda upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di negeri ini," tegas Noudy dengan optimisme tinggi.

Melalui kolaborasi yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan program Universal Coverage Jamsostek dapat menjadi solusi efektif dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan pekerja rentan di Indonesia. (ant/nsp)